Lima Maklumat Petani Garam NU atas Rencana Impor Garam
Rabu, 24 Maret 2021 - 17:40 WIB
loading...
A
A
A
Dia menjelaskan, apabila dibiarkan terus seperti ini maka petani akan menjadi pihak yang paling dirugikan. Sehingga para petani berpotensi alih profesi dan lahan garam berpotensi alih fungsi.
"Maka negara kita akan benar-benar bergantung pada impor garam, tidak berdaulat lagi pada sektor pangan nasional," tutur dia.
Dia juga menambahkan perhitungan data internalnya setelah melibatkan 28 pengurus wilayah dan 355 cabang di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, maka seharusnya pada periode tahun 2021 impor ini hanya maksimal sebanyak 1 juta ton. Tidak lebih dari itu karena sebetulnya stok di petani cukup banyak.
Jumlah warga NU saat ini sekitar 110 juta, dan hanya sekitar 10% yang tingal di perkotaan, sisanya tinggal di pedesaan, pegunungan dan pesisir. Setidaknya ada sekitar 40-60 juta masyarakat Nahdliyin yang tinggal di sekitar pesisir, berprofesi sebagai nelayan, pekerja dan pelaku usaha kelautan dan perikanan.
"Selama ini masyarakat kecil, terutama warga Nahdliyin hanya didjadikan sebagai objek di dalam perpolitikan nasional dan selalu termarjinalkan tatkala bicara perekonomian nasional," kata dia.
"Maka negara kita akan benar-benar bergantung pada impor garam, tidak berdaulat lagi pada sektor pangan nasional," tutur dia.
Dia juga menambahkan perhitungan data internalnya setelah melibatkan 28 pengurus wilayah dan 355 cabang di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, maka seharusnya pada periode tahun 2021 impor ini hanya maksimal sebanyak 1 juta ton. Tidak lebih dari itu karena sebetulnya stok di petani cukup banyak.
Jumlah warga NU saat ini sekitar 110 juta, dan hanya sekitar 10% yang tingal di perkotaan, sisanya tinggal di pedesaan, pegunungan dan pesisir. Setidaknya ada sekitar 40-60 juta masyarakat Nahdliyin yang tinggal di sekitar pesisir, berprofesi sebagai nelayan, pekerja dan pelaku usaha kelautan dan perikanan.
"Selama ini masyarakat kecil, terutama warga Nahdliyin hanya didjadikan sebagai objek di dalam perpolitikan nasional dan selalu termarjinalkan tatkala bicara perekonomian nasional," kata dia.
Lihat Juga :
