Lima Maklumat Petani Garam NU atas Rencana Impor Garam

Dia menambahkan jika permasalahan ada pada harga yang lebih mahal daripada impor, maka pemerintah perlu turun langsung, berantas para mafia garam atau tengkulak nakal. Lakukan operasi pasar, subsidi bisa juga menjadi opsi meskipun bukan sebuah prioritas.

"Data yang kami himpun dari Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa pada 2020 impor naik drastis setelah pertengahan tahun, tepatnya bulan Agustus. Dalam kurs rupiah ke dolar AS Rp14.000, maka harga pembelian kita dari luar negeri adalah berkisar di atas Rp1.000, dari China sendiri mencapai Rp1.500 per kg nya, sedangkan hari ini harga di petani kita hanya menyentuh Rp100-300 per kg," tukasnya.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama bersama para pengurus wilayah dan cabang serta nelayan yang terhimpun bersama SNNU dengan ini menyatakan:

1. Menolak dengan tegas impor garam sejumlah 3 juta ton pada tahun 2021. ( Baca juga:Ini Momen Anies Bawa Sepeda Masuk ke Dalam MRT )
2. Mendesak pemerintah untuk berpihak pada petani garam dan masarakat kecil, melakukan pendampingan, intensifikasi produksi, pembukaan lahan garam mencapai baru hingga 100 ribu hektare, alih kelola teknologi dan mekanisasi serta meodernisasi pertanian garam dan memberantas mafia garam serta pencari rente impor garam.
3. Mendesak pemerintah untuk berhenti melakukan impor garam dalam target dua tahun sejak hari ini atau maksimal pada bulan Agustus tahun 2023.
4. Mendesak pemerintah untuk segera menetapkan Standar Harga Garam Nasional minimal Rp700-1.000 per kg.
5. Mendukung pernyataan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj yang menolak impor beras serta mendesak pemerintah untuk bersungguh-sungguh mewujudkan kedaulatan pangan Negara Kesatuan Republik Indonesia.