SDM RI Harus Siap Hadapi Era Digital, Sri Mulyani: Biar Enggak Didikte Asing
loading...
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerangkan, Indonesia harus siap menghadapi era digital , jika tidak ingin didikte oleh bangsa asing. Lantaran itu pelatihan vokasi sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk penerapan transformasi digital.
"Kami masih mendukung secara fiskal dari sisi belanja dan sumber daya manusia karena era digital kalo manusia tidak siap akhirnya kota didikte oleh sekelompok kecil atau pihak lain di luar Indonesia. Jadi persiapan untuk sumber daya manusia melalui pendidikan dan vokasi jadi penting," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Senin (5/4/2021).
Lebih lanjut terang mantan Direktur Bank Dunia itu, tantangan Indonesia ke depan meningkat dengan adanya pandemi yang membuat era digital semakin pesat. Bahkan pandemi covid 19 mempercepat disprutif industri 4.0.
"Dengan kita pindah menuju transformasi digital karena akibat kita tidak bisa interaksi secara fisik," bebernya.
Dia menambahkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui sistem informasi keuangan daerah dan secara nasional untuk interkoneksi. Diantaranya berbagai sistem di level nasional dan daerah ini tujuannya untuk bentuk suatu kebijakan fiskal yang lebih konsisten antara pusat dan daerah.
"Ini bentuk sistem pemerintahan berbasis elektronik dan 1 data indonesia," tandasnya.
"Kami masih mendukung secara fiskal dari sisi belanja dan sumber daya manusia karena era digital kalo manusia tidak siap akhirnya kota didikte oleh sekelompok kecil atau pihak lain di luar Indonesia. Jadi persiapan untuk sumber daya manusia melalui pendidikan dan vokasi jadi penting," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Senin (5/4/2021).
Lebih lanjut terang mantan Direktur Bank Dunia itu, tantangan Indonesia ke depan meningkat dengan adanya pandemi yang membuat era digital semakin pesat. Bahkan pandemi covid 19 mempercepat disprutif industri 4.0.
"Dengan kita pindah menuju transformasi digital karena akibat kita tidak bisa interaksi secara fisik," bebernya.
Dia menambahkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui sistem informasi keuangan daerah dan secara nasional untuk interkoneksi. Diantaranya berbagai sistem di level nasional dan daerah ini tujuannya untuk bentuk suatu kebijakan fiskal yang lebih konsisten antara pusat dan daerah.
"Ini bentuk sistem pemerintahan berbasis elektronik dan 1 data indonesia," tandasnya.
(akr)