Satelit Satria-1 RI Bakal Meluncur di Pertengahan 2023

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bakal menerapkan sejumlah strategi dalam rangka mempercepat proses transformasi digital di Indonesia. Pembangun infrastruktur telekomunikasi informasi dan komunikasi (TIK), sinergisitas antar ekosistem digital, serta kolaborasi antara stakeholder menjadi langkah mutlak yang harus dilakukan dalam mempercepat proses digitalisasi di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan juga akan membangun dan menempatkan di slot orbit satu satelit High Troughput Satelite (HTS) Satria 1, dengan kapasitas 150 Gbps atau tiga kali lipat dari sembilan satelit yang saat ini digunakan Indonesia. ( Baca juga:Tahun 2025 Ekonomi Digital Indonesia Diramal Jadi Numero Uno di ASEAN )

"Kontrak satelit Satria 1, financial close sudah selesai. Saat ini, proses produksi satelit sedang berlangsung di Prancis dan proses produksi roket peluncur sedang berlangsung di AS. Kita harapkan program ini selesai dengan baik. Dan kuartal IV 2023 nanti, kita sudah mempunyai satu satelit besar untuk mendukung upaya telekomunikasi nasional kita,” tutur Johnny dalam video virtual, Senin (5/4/2021).

Dia melanjutkan, pemerintah juga akan membuat satu pusat data nasional global standar, dengan spesifikasi tier 4 dengan kapasitas 43.000 core dan 72 petabytes. Kehadiran pusat data nasional ini akan menggantikan 2.700 pusat data nasional yang saat ini dipakai secara nasional. Dan, saat ini ada 24.700 aplikasi yang tidak efisien atau tidak memenuhi standar global, atau hanya 3% di antaranya saja yang memenuhi standar global.

"Kami harapkan dengan pembangunan pusat data nasional nanti, ada efiesiensi fiskal yang sangat signifikan. Saya memperkirakan akan terjadi efisiensi tidak kurang dari Rp20 triliun per tahun,” bebernya. ( Baca juga:Jangan Khawatir, Suntik Vaksin Covid-19 Selama Ramadan Tidak Batalkan Puasa )

Dia menambahkan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang akan dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Bakti Kemkominfo serta pemberian insentif regulasi bagi operator seluler untuk menggelar layanan di wilayah non-3T.

"Hal ini untuk mendorong supaya operator seluler memberikan komitmen yang kuat untuk menyelesaikan dan menghadirkan signal 4G di wilayah komersial yang saat ini masih blank spot. Kehadiran negara dibutuhkan untuk memperkuat skema pembiayan pembangunan infrastruktur di Indonesia,” tandasnya.