Ini Dia Strategi Kejar Target Inklusi Keuangan 90 Persen
Kamis, 08 April 2021 - 16:09 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pandemi Covid-19 menjadi momentum untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia. Presiden Joko Widodo telah menargetkan indeks inklusi keuangan nasional 90% pada 2024. Target tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
Keinginan pemerintah untuk mendongkrak inklusi keuangan lebih tinggi lagi karena memang masih banyak penduduk di negeri ini yang belum tersentuh lembaga keuangan. Data yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan masih ada sekitar 83 juta penduduk yang belum terjangkau akses perbankan.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, untuk mencapai target inklusi keuangan Indonesia sebesar 90 persen, pemerintah tidak bisa melakukannya sendiri. Selalu ada kolaborasi yang terus didorong baik antar kementerian atau lembaga, sektor pribadi, dan masyarakat.
"Ada tren peningkatan inklusi keuangan Indonesia. Pada 2016 meningkat 67,8%, 2019 meningkat 76,2%, dan 2024 ditargetkan menjadi 90%," kata Semuel saat menjadi keynote speaker dalam webinar Katadata dengan tema Peran Pos Indonesia dalam Inklusi Keuangan di Era Digital, Rabu (7/4/2021).
Baca juga: Sinyal Pemulihan Kuat, Sri Mulyani Sebut RI Membuat Kemajuan Impresif
Menurut dia, pemerintah membuka peluang sebesar-besarnya bagi pemain baru, tidak terkecuali bila PT Pos ingin berpartisipasi dalam penyediaan layanan di sektor keuangan digital.
Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R Djoemadi mengatakan, PT Pos optimistis dapat berpartisipasi untuk meningkatkan indeks inklusi keuangan seperti yang ditargetkan pemerintah. PT Pos melihat potensi pasar inklusi finansial di Indonesia.
Dia menjelaskan, data survei tahun 2017, sekitar 49% penduduk Indonesia yang memiliki rekening bank. Data tersebut saat ini meningkat menjadi 53%. Bila dibandingkan dengan masyarakat dunia, rata-rata orang yang telah memiliki akun keuangan itu sudah mencapai 80 persen. Artinya, Indonesia jauh tertinggal. “Masih banyak sekali orang yang tidak terhubung dengan sistem keuangan," kata Faizal.
Melihat target pemerintah terkait inklusi keuangan Indonesia di 2024, sebenarnya terdapat kesenjangan. Maksudnya, antara target inklusi keuangan sebesar 90% dengan pengguna sistem keuangan saat ini yang baru berjumlah 50 hingga 60 persen, ada gap sekitar 30%.
Nah, mengisi kesenjangan ini PT Pos menyatakan siap untuk menyediakan sistem yang membuat masyarakat yang belum terhubung sistem keuangan menjadi terhubung.
Dalam sepak terjang bisnis, PT Pos memiliki rekam jejak dalam sistem keuangan. BUMN ini pernah tiga kali mempunyai bank, yaitu di masa Belanda Bank Tabungan Pos yang kemudian pada tahun 1959 berubah menjadi BTN, Bank Pos yang merupakan kerja sama dengan Rajawali namun dilikuidasi pada 1998-1999 saat krisis moneter, dan terakhir Bank Mantap Mandiri Taspen Pos. Namun, PT Pos keluar dari Bank tersebut pada 2017.
Keinginan pemerintah untuk mendongkrak inklusi keuangan lebih tinggi lagi karena memang masih banyak penduduk di negeri ini yang belum tersentuh lembaga keuangan. Data yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan masih ada sekitar 83 juta penduduk yang belum terjangkau akses perbankan.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, untuk mencapai target inklusi keuangan Indonesia sebesar 90 persen, pemerintah tidak bisa melakukannya sendiri. Selalu ada kolaborasi yang terus didorong baik antar kementerian atau lembaga, sektor pribadi, dan masyarakat.
"Ada tren peningkatan inklusi keuangan Indonesia. Pada 2016 meningkat 67,8%, 2019 meningkat 76,2%, dan 2024 ditargetkan menjadi 90%," kata Semuel saat menjadi keynote speaker dalam webinar Katadata dengan tema Peran Pos Indonesia dalam Inklusi Keuangan di Era Digital, Rabu (7/4/2021).
Baca juga: Sinyal Pemulihan Kuat, Sri Mulyani Sebut RI Membuat Kemajuan Impresif
Menurut dia, pemerintah membuka peluang sebesar-besarnya bagi pemain baru, tidak terkecuali bila PT Pos ingin berpartisipasi dalam penyediaan layanan di sektor keuangan digital.
Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R Djoemadi mengatakan, PT Pos optimistis dapat berpartisipasi untuk meningkatkan indeks inklusi keuangan seperti yang ditargetkan pemerintah. PT Pos melihat potensi pasar inklusi finansial di Indonesia.
Dia menjelaskan, data survei tahun 2017, sekitar 49% penduduk Indonesia yang memiliki rekening bank. Data tersebut saat ini meningkat menjadi 53%. Bila dibandingkan dengan masyarakat dunia, rata-rata orang yang telah memiliki akun keuangan itu sudah mencapai 80 persen. Artinya, Indonesia jauh tertinggal. “Masih banyak sekali orang yang tidak terhubung dengan sistem keuangan," kata Faizal.
Melihat target pemerintah terkait inklusi keuangan Indonesia di 2024, sebenarnya terdapat kesenjangan. Maksudnya, antara target inklusi keuangan sebesar 90% dengan pengguna sistem keuangan saat ini yang baru berjumlah 50 hingga 60 persen, ada gap sekitar 30%.
Nah, mengisi kesenjangan ini PT Pos menyatakan siap untuk menyediakan sistem yang membuat masyarakat yang belum terhubung sistem keuangan menjadi terhubung.
Dalam sepak terjang bisnis, PT Pos memiliki rekam jejak dalam sistem keuangan. BUMN ini pernah tiga kali mempunyai bank, yaitu di masa Belanda Bank Tabungan Pos yang kemudian pada tahun 1959 berubah menjadi BTN, Bank Pos yang merupakan kerja sama dengan Rajawali namun dilikuidasi pada 1998-1999 saat krisis moneter, dan terakhir Bank Mantap Mandiri Taspen Pos. Namun, PT Pos keluar dari Bank tersebut pada 2017.
Lihat Juga :
