Mudik Dilarang, Kadin: Tetep Aja pada Kucing-kucingan di Jalan!
Jum'at, 16 April 2021 - 13:03 WIB
loading...
Ilustrasi. FOTO/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk melarang masyarakat mudik pada lebaran tahun ini. Bahkan Kementerian Perhubungan juga mengeluarkan larangan kepada transportasi umum untuk beroperasi pada periode 6-17 Mei 2021.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengatakan, sebaiknya larangan mudik pada tahun ini kembali ditinjau ulang. Karena pada dalam beberapa waktu belakangan ini kondisi transportasi sedang sekarat akibat pandemi covid-19. “Kita terus terang tidak menginginkan adanya larangan mudik,” ujarnya kepada media, Jumat (16/4/2021).
Baca Juga: Kapan THR PNS Cair? Ini Jawabannya
Menurut Carmelita, larangan mudik juga dinilai tidak akan efektif untuk mencegah masyarakat pulang ke kampung halaman. Karena masyarakat akan mulai mudik sebelum tangga 6 Mei dan akan kembali lagi ke Jakarta setelah 17 Mei mendatang. “Kalau tidak boleh jalan begitu, semua orang tahu itu, banyak sekali orang pulang mudik sebelum tanggal 6,” jelasnya.
Tak hanya itu, akan ada cukup banyak juga pemudik yang memaksa untuk mudik lebaran meskipun sudah ada penyekatan. Pasalnya, berdasarkan dari pengalaman tahun lalu, para pemudik banyak yang menggunakan jalan-jalan kecil untuk menghindari petugas.
“Belajar dari tahun lalu, banyak pemudik yang tetap kucing-kucingan agar tetap bisa pulang ke kampung. Meski ada upaya penyekatan dan menghambat pergerakan orang di wilayah-wilayah perbatasan, tapi pemudik justru menggunakan angkutan ilegal berplat hitam,” jelas Carmelita
Baca Juga: Napak Tilas Gus Dur Kibarkan Islam di Eropa Bisa Jadi Peluang Halal Tourism Diaspora Santri
Para pengusaha transportasi juga masih menunggu aturan larangan mudik dari Kementerian Perhubungan keluar. Mengingat, hingga saat ini Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) nomor 13 tahun 2021 belum juga diterima. Termasuk salah satunya adalah ingin mengetahui apakah dalam Permenhub tersebut ada insentif yang diberikan atau tidak kepada perusahaan transportasi. Meskipun, Carmelita sendiri masih tetap ingin agar larangan mudik dicabut oleh pemerintah.
“Saat ini mengharapkan tidak dilarang. Kalau dilarang justru kita mau tahu kalau mau kasih insentif itu insentifnya seperti apa yang diberikan. Tapi kita terus terang tidak menginginkan adanya larangan mudik,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengatakan, sebaiknya larangan mudik pada tahun ini kembali ditinjau ulang. Karena pada dalam beberapa waktu belakangan ini kondisi transportasi sedang sekarat akibat pandemi covid-19. “Kita terus terang tidak menginginkan adanya larangan mudik,” ujarnya kepada media, Jumat (16/4/2021).
Baca Juga: Kapan THR PNS Cair? Ini Jawabannya
Menurut Carmelita, larangan mudik juga dinilai tidak akan efektif untuk mencegah masyarakat pulang ke kampung halaman. Karena masyarakat akan mulai mudik sebelum tangga 6 Mei dan akan kembali lagi ke Jakarta setelah 17 Mei mendatang. “Kalau tidak boleh jalan begitu, semua orang tahu itu, banyak sekali orang pulang mudik sebelum tanggal 6,” jelasnya.
Tak hanya itu, akan ada cukup banyak juga pemudik yang memaksa untuk mudik lebaran meskipun sudah ada penyekatan. Pasalnya, berdasarkan dari pengalaman tahun lalu, para pemudik banyak yang menggunakan jalan-jalan kecil untuk menghindari petugas.
“Belajar dari tahun lalu, banyak pemudik yang tetap kucing-kucingan agar tetap bisa pulang ke kampung. Meski ada upaya penyekatan dan menghambat pergerakan orang di wilayah-wilayah perbatasan, tapi pemudik justru menggunakan angkutan ilegal berplat hitam,” jelas Carmelita
Baca Juga: Napak Tilas Gus Dur Kibarkan Islam di Eropa Bisa Jadi Peluang Halal Tourism Diaspora Santri
Para pengusaha transportasi juga masih menunggu aturan larangan mudik dari Kementerian Perhubungan keluar. Mengingat, hingga saat ini Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) nomor 13 tahun 2021 belum juga diterima. Termasuk salah satunya adalah ingin mengetahui apakah dalam Permenhub tersebut ada insentif yang diberikan atau tidak kepada perusahaan transportasi. Meskipun, Carmelita sendiri masih tetap ingin agar larangan mudik dicabut oleh pemerintah.
“Saat ini mengharapkan tidak dilarang. Kalau dilarang justru kita mau tahu kalau mau kasih insentif itu insentifnya seperti apa yang diberikan. Tapi kita terus terang tidak menginginkan adanya larangan mudik,” jelasnya.
(nng)
Lihat Juga :
