Keki Foto Sri Mulyani Jadi Cover APBN KiTa, Misbakhun: Orang-Orang Ini Menjalankan Misinya Siapa?

Rabu, 21 April 2021 - 20:04 WIB
loading...
Keki Foto Sri Mulyani Jadi Cover APBN KiTa, Misbakhun:  Orang-Orang Ini Menjalankan Misinya Siapa?
Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Misbakhun mengaku geram dengan sampul atau cover laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Perkaranya, dokumen dengan judul APBN KiTa itu menggunakan foto Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati .

Seyogyanya, dokumen keuangan negara itu harus menggunakan foto Presiden Joko Widodo (Jokowi). Anggota legislatif dari Partai Golkar itu menilai, foto sampul dokumen APBN KiTA mengindikasikan bahwa para menteri dari kalangan profesional masih mengedepankan dirinya sendiri dan bukan visi Presiden.

( Baca juga: Reshuffle Kabinet jilid II, Misbakhun Sebut Profesional Tak Mampu Terjemahkan Tujuan Jokowi )

"Saya masih menemukan buku realisasi APBN bukan gambar Jokowi, tapi gambarnya Menteri Keuangan, judulnya APBN KiTa. Bukan gambar Presiden Jokowi. Orang-orang ini menjalankan misinya siapa?" ujar dia dalam Webinar, Rabu (21/4/2021).

Menteri merupakan ujung tombak Presiden untuk menerjemahkan dan merealisasikan visi dan misi Kepala Negara. Dalam aspek implementasi, visi Presiden harus dikemas dalam program nyata yang dapat dirasakan masyarakat luas.

Bahkan, seorang menteri harus mampu mengemas tujuan itu dalam bahasa yang sederhana atau mudah dipahami rakyat. "Karena yang saya temukan masih bicara tentang dirinya, bukan Presiden, bicara tentang programnya bahkan coba cek di IG dan akun sosial media mereka itu, lha ini yang harus kita,(luruskan)," katanya.

( Baca juga: Deretan Kendaraan Listrik Ini Panaskan IIMS Hybrid 2021 )

Misbakhun terkesan pesimistis terhadap menteri yang berasal dari kalangan profesional. Bahkan, terkait isu perombakan atau reshuffle jilid II yang akan dilakukan Jokowi, dia pun berharap nama-nama yang diangkat sedapatnya berasal dari partai politik.

"Reshuffle tahap pertama kemarin yang lebih kepada unsur parpol, terus kemudian (perombakan jilid II) dari akademisi. Apakah akademisi juga akan memberikan jaminan? Karena apa posisi menteri bukan posisi akademik, tapi posisi politis," tutur dia.
(uka)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1039 seconds (0.1#10.140)