Mudik Dilarang, Pemerintah Jangan Tebang Pilih Tegakkan Aturan

JAKARTA - Pemerintah melarang masyarakat untuk pergi mudik lebaran. Larangan mudik yang dimulai sejak 6-17 Mei 2021 ini dilakukan dalam rangka menghindari penyebaran virus Covid-19.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, pemerintah bebas untuk melakukan kebijakan apapun termasuk larangan mudik. Namun, yang harus diperhatikan adalah bagimana pemerintah memikirkan cara agar operator bisa diberikan kompensasi.

“Orang sudah lama nganggur kok ekonomi mau jalan gimana. Itu dua minggu (transportasi) enggak jalan, itu harus dikasih makan,” ujarnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat (30/4/2021).

Baca juga: Mudik Dilarang, Organda Bandung Minta Insentif Pajak

Selain itu, lanjut Agus, kebijakan larangan mudik ini harus tegas dalam pelaksanaannya. Misalnya saja untuk kendaraan dengan pelat hitam baik itu kendaraan pribadi maupun travel gelap harus ditindak tegas.

“Transportasi dilarang beroperasi tapi yang pelat item beroperasi gimana. Kalau pelat item yang punya bintang-bintang di dinas di mana, mau diapain? Bisa enggak ditindak?” jelasnya.

Baca juga: Pasang Harga Tinggi, Tarif Travel Gelap Jakarta-Surabaya Capai Rp750.000

Menurut Agus, apa yang dilakukan dan diputuskan pemerintah sudah tidak lagi berpengaruh. Pasalnya, pergerakan orang sudah tidak lagi bisa ditahan karena dibiarkan untuk menganggur sekian lama.

Padahal, pada saat awal pandemi berlangsung dirinya menyarankan agar pemerintah melakukan lockdown. Sayangnya, saran tersebut tidak diindahkan. “Ya sudah karena orang sudah lama (menganggur), ekonomi pemerintah mau main dua kaki ya silahkan. Yang penting bereskan pandeminya dulu. Sekarang dilakukan begini, saya enggak tahu,” cetusnya.