Bukan Cuma Soal Listrik, Ini Alasan PLN Getol Dorong Program Cofiring
Jum'at, 07 Mei 2021 - 12:49 WIB
loading...
Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini dalam Media Briefing Program Co-firing dan Konversi PLTD ke EBT di Jakarta, Jumat (7/5/2021). Foto/M Faizal
A
A
A
JAKARTA - PT PLN (Persero) telah memulai program cofiring pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) eksisting sejak 2018. Saat ini, BUMN kelistrikan tersebut telah mengoperasikan cofiring di 8 PLTU eksisting dan 29 PLTU lainnya tengah dalam tahap uji coba.
Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan, program cofiring ini akan diimplementasikan di 52 lokasi PLTU PLN dengan kontribusi kapasitas 10,6 Gigawatt (GW) di 2025. Sementara, kebutuhan biomassa diperkirakan mencapai 9 juta ton per tahun yang akan diperoleh dari sampah dan hutan tanaman energi.
Baca Juga: Co-Firing Solusi Sampah untuk Pembangkit Listrik, Genjot Target Bauran Energi
"Jadi dari program ini ada beberapa manfaat yang didapat sekaligus," ungkap Zulkifli dalam acara "Media Briefing Program Co-firing dan Konversi PLTD ke EBT" di Jakarta, Jumat (7/5/2021).
Program cofiring, jelas dia, merupakan bagian dari upaya PLN mencapai target bauran energi baru terbarukan (EBT) 23% di 2025. Program cofiring akan menggantikan 5-10% penggunaan batubara di PLTU dengan biomassa.
Penggunaan biomassa tersebut selain akan mengurangi masalah sampah, kata dia, juga tidak membutuhkan investasi besar. "Jadi kalau bicara keekonomian, capex yang kita butuhkan tidak terlalu besar, kira-kira untuk kapasitas pengolahan sampah 100 ton per hari sebesar Rp24 miliar, jadi jauh lebih efisien dari membangun pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa)," tuturnya.
Zulkifli menambahkan, pemenuhan kebutuhan biomassa tersebut juga akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan kebutuhan 9 juta ton biomassa per tahun, akan banyak tenaga kerja yang bisa diserap untuk menyiapkan feedstock biomassa berupa pellet dari sampah.
Baca Juga: Kementerian ESDM Kejar Target Energi Bersih dengan Cofiring Biomassa
"Jadi cofiring ini mendorong energi kerakyatan, bukan hanya masalah keekonomian atau kelistrikan saja. Jadi beberapa hal sekaligus yang bisa raih, energi baru terbarukan, penanganan sampah, dan memberdayakan masyarakat untuk menghasilkan energi dalam bentuk biomassa yang digunakan untuk PLTU eksisting PLN," paparnya.
Karena itu, untuk program ini menurutnya PLN siap berkolaborasi dengan stakeholder lainnya. Direktur Megaproyek PLN M Ikhsan Asaad menambahkan, mengingat kesinambungan suplai pellet sangat penting, PLN telah menyiapkan roadmap untuk membangun listrik kerakyatan ini.
"Kebutuhan 9 juta ton itu 8 juta ton dari biomassa dan 1 juta ton dari sampah, jadi kita akan kerja sama dengan pihak lain. PLN sudah bekerja sama dengan Perhutani dan PTPN III. Kita juga telah memetakan lahan kering di sekitar PLTU PLN dengan menggandeng IPB dan UGM," ujarnya.
Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan, program cofiring ini akan diimplementasikan di 52 lokasi PLTU PLN dengan kontribusi kapasitas 10,6 Gigawatt (GW) di 2025. Sementara, kebutuhan biomassa diperkirakan mencapai 9 juta ton per tahun yang akan diperoleh dari sampah dan hutan tanaman energi.
Baca Juga: Co-Firing Solusi Sampah untuk Pembangkit Listrik, Genjot Target Bauran Energi
"Jadi dari program ini ada beberapa manfaat yang didapat sekaligus," ungkap Zulkifli dalam acara "Media Briefing Program Co-firing dan Konversi PLTD ke EBT" di Jakarta, Jumat (7/5/2021).
Program cofiring, jelas dia, merupakan bagian dari upaya PLN mencapai target bauran energi baru terbarukan (EBT) 23% di 2025. Program cofiring akan menggantikan 5-10% penggunaan batubara di PLTU dengan biomassa.
Penggunaan biomassa tersebut selain akan mengurangi masalah sampah, kata dia, juga tidak membutuhkan investasi besar. "Jadi kalau bicara keekonomian, capex yang kita butuhkan tidak terlalu besar, kira-kira untuk kapasitas pengolahan sampah 100 ton per hari sebesar Rp24 miliar, jadi jauh lebih efisien dari membangun pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa)," tuturnya.
Zulkifli menambahkan, pemenuhan kebutuhan biomassa tersebut juga akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan kebutuhan 9 juta ton biomassa per tahun, akan banyak tenaga kerja yang bisa diserap untuk menyiapkan feedstock biomassa berupa pellet dari sampah.
Baca Juga: Kementerian ESDM Kejar Target Energi Bersih dengan Cofiring Biomassa
"Jadi cofiring ini mendorong energi kerakyatan, bukan hanya masalah keekonomian atau kelistrikan saja. Jadi beberapa hal sekaligus yang bisa raih, energi baru terbarukan, penanganan sampah, dan memberdayakan masyarakat untuk menghasilkan energi dalam bentuk biomassa yang digunakan untuk PLTU eksisting PLN," paparnya.
Karena itu, untuk program ini menurutnya PLN siap berkolaborasi dengan stakeholder lainnya. Direktur Megaproyek PLN M Ikhsan Asaad menambahkan, mengingat kesinambungan suplai pellet sangat penting, PLN telah menyiapkan roadmap untuk membangun listrik kerakyatan ini.
"Kebutuhan 9 juta ton itu 8 juta ton dari biomassa dan 1 juta ton dari sampah, jadi kita akan kerja sama dengan pihak lain. PLN sudah bekerja sama dengan Perhutani dan PTPN III. Kita juga telah memetakan lahan kering di sekitar PLTU PLN dengan menggandeng IPB dan UGM," ujarnya.
(fai)
Lihat Juga :
