Berharap Perekonomian Tumbuh Signifikan di Kuartal II
Selasa, 18 Mei 2021 - 05:57 WIB
loading...
A
A
A
Dia juga sepakat bahwa daya beli masyarakat atau konsumsi rumah tangga harus tetap terjaga agar tidak turun secara drastis di kuartal II. Serktor ini menjadi andalan karena selama ini mampu menopang pertumbuhan ekonomi secara umum.
Sektor lain yang harus diperbaiki adalah, kata dia, adalah menciptakan program padat karya untuk sementara menampung tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Selanjutnya menyediakan modal kerja untuk UMKM, serta memastikan agar stimulus dan relaksasi untuk pelaku usaha benar-benar berjalan di lapangan," lanjutnya.
Di bagian lain, Anggota Komite Investasi Kementerian Investasi Rizal Calvary mengakui, pandemi Covid-19 sangat memukul perekonomian dan industri. Situasi ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara lain.
Dia menjelaskan, selama ini kendala menarik investasi itu bukan ada di kurangnya promosi terhadap calon investor, melainkan ada persoalan struktural yakni rumitnya perizinan.
“Bukan negara lain tidak tahu tentang Indonesia. Bukan investor tidak tahu tentang Indonesia. Investor tahu sekali potensi, kelebihan, dan daya saing Indonesia. Kendala paling struktural adalah rumitnya perizinan. Regulasi yang tumpang tindih dan bertele-tele,” kata Rizal di Jakarta kemarin.
Dia menambahkan, Kementerian Investasi yang baru dibentuk oleh Presiden Joko Widodo meyakini, bisa menarik investasi sebesar Rp900 triliun pada tahun ini. Untuk itu, Kementerian terus mengurai permasalahan di lapangan, mulai dari perizinan yang berbelit hingga mafia tanah.
Sementara itu, peneliti Indef Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, belanja pemerintah sebagai komponen penting dalam pemulihan ekonomi sampai saat ini belum menunjukkan performa sesuai ekspektasi. Dia mencontohkan, hingga April 2021 serapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru mencapai 19,2% dari total Rp699 triliun.
Selain itu, pemerintah daerah juga masih lambat menyerap anggaran. Bahkan, cenderung baru disalurkan sebagian besar pada akhir tahun.
“Ada dana pemda yang mengendap di perbankan sebesar Rp182 triliun. Padahal selama larangan mudik, pemulihan ekonomi cenderung timpang antara kota besar dan desa,” ujarnya.
Terakit proyesi pemerintah yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sampai 7% pada kuartal II, Bhima menilai hal tersebut sulit kendati ada indikator perbaikan di sektor manufaktur, ekspor dan konsumsi rumah tangga.
“Pekerjaan rumahnya adalah mempertahankan konsumsi masyarakat, optimalisasi ekspor dan membangkitkan geliat usaha di daerah. Selain itu pada saat tempat wisata dibuka dan pusat perbelanjaan penuh dikhawatirkan risiko penularan Covid-19 paska lebaran bisa meningkat,” ujarnya.
Sektor lain yang harus diperbaiki adalah, kata dia, adalah menciptakan program padat karya untuk sementara menampung tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Selanjutnya menyediakan modal kerja untuk UMKM, serta memastikan agar stimulus dan relaksasi untuk pelaku usaha benar-benar berjalan di lapangan," lanjutnya.
Di bagian lain, Anggota Komite Investasi Kementerian Investasi Rizal Calvary mengakui, pandemi Covid-19 sangat memukul perekonomian dan industri. Situasi ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara lain.
Dia menjelaskan, selama ini kendala menarik investasi itu bukan ada di kurangnya promosi terhadap calon investor, melainkan ada persoalan struktural yakni rumitnya perizinan.
“Bukan negara lain tidak tahu tentang Indonesia. Bukan investor tidak tahu tentang Indonesia. Investor tahu sekali potensi, kelebihan, dan daya saing Indonesia. Kendala paling struktural adalah rumitnya perizinan. Regulasi yang tumpang tindih dan bertele-tele,” kata Rizal di Jakarta kemarin.
Dia menambahkan, Kementerian Investasi yang baru dibentuk oleh Presiden Joko Widodo meyakini, bisa menarik investasi sebesar Rp900 triliun pada tahun ini. Untuk itu, Kementerian terus mengurai permasalahan di lapangan, mulai dari perizinan yang berbelit hingga mafia tanah.
Sementara itu, peneliti Indef Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, belanja pemerintah sebagai komponen penting dalam pemulihan ekonomi sampai saat ini belum menunjukkan performa sesuai ekspektasi. Dia mencontohkan, hingga April 2021 serapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru mencapai 19,2% dari total Rp699 triliun.
Selain itu, pemerintah daerah juga masih lambat menyerap anggaran. Bahkan, cenderung baru disalurkan sebagian besar pada akhir tahun.
“Ada dana pemda yang mengendap di perbankan sebesar Rp182 triliun. Padahal selama larangan mudik, pemulihan ekonomi cenderung timpang antara kota besar dan desa,” ujarnya.
Terakit proyesi pemerintah yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sampai 7% pada kuartal II, Bhima menilai hal tersebut sulit kendati ada indikator perbaikan di sektor manufaktur, ekspor dan konsumsi rumah tangga.
“Pekerjaan rumahnya adalah mempertahankan konsumsi masyarakat, optimalisasi ekspor dan membangkitkan geliat usaha di daerah. Selain itu pada saat tempat wisata dibuka dan pusat perbelanjaan penuh dikhawatirkan risiko penularan Covid-19 paska lebaran bisa meningkat,” ujarnya.
(ynt)
Lihat Juga :
