Wajib Hukumnya, Pelaku UMKM Menyesuaikan Diri di Era Transformasi Digital

Akan tetapi, tantangan saat ini adalah UMKM memiliki tingkat kewirausahaan yang rendah dengan rasio 3,47%. Angka itu menunjukan bahwa kualitas UMKM di Indonesia masih rendah, produktifitas rendah, kurang memiliki daya inovasi, dan susah bertahan dalam persaingan pasar.

“Karena itu, kemenkop berupaya untuk meningkatkan rasio itu dengan membentuk ekosistem untuk mendukung UMKM. Diharapkan pada 2024 rasio meningkat menjadi 4 persen,” kata Rulli.



Dalam hal ini, pemerintah secara konsisten mendorong pelaku UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Di antaranya dengan melakukan pendampingan pelatihan online dan menghadirkan pasar digital BUMN.

Di samping itu, Pemerintah juga sudah mengeluarkan sejumlah peraturan turunan dari UU Cipta Kerja untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi. Salah satu amanah dalam peraturan itu yakni mewajibkan 40 persen belanja k/l menyerap produk UMKM dan koperasi.

“Dan hal itu tidak bisa dilakukan hanya pemerintah sendiri. Perlu ada kerja sama dari masyarakat terutama dari PBA untuk memperkuat dan mendukung pengembangan UMKM dan koperasi,” ujar Rulli.

Sarinah juga mendukung upaya pemerintah untuk menguatkan UMKM nasional. Direktur Utama PT Sarinah, Fetty Kwartati menyampaikan, Sarinah memiliki motto menjadikan UMKM bisa naik kelas.

“Hal ini sejalan dengan tujuan didirikannya Sarinah. Soekarno mendirikan Sarinah untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Dalam konteks hari ini, supaya UMKM bisa naik kelas,” kata Fetty.

Fetty menyampaikan, Sarinah sedang melakukan transformasi bisnis untuk menyesuaikan tren yang ada saat ini. Salah satu transformasi yang dilakukan adalah mengandeng UMKM dengan menyediakan tempat bagi produk UMKM di Gedung Sarinah.

“Tujuanya menjadikan Sarinah sebagai kereta yang membawa gerbong seperti UMKM dan produk lokal ke pasar global,” ujarnya.