Duit APBD Habis untuk Belanja Pegawai, Sri Mulyani Sebut Belanja Daerah Belum Sinkron
Selasa, 25 Mei 2021 - 19:28 WIB
loading...
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melayangkan, kritik terkait penggunaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) yang banyak habis untuk bayar gaji PNS atau belanja pegawai. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melayangkan, kritik terkait penggunaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) yang banyak habis untuk bayar gaji PNS atau belanja pegawai . Padahal terang dia, efektivitas anggaran pemerintah pusat dan kualitasnya 30% tergantung daerah.
"Belanja daerah masih belum sinkron, sebab lebih banyak untuk belanja pegawai daripada menolong kepada masyarakat atau belanja-belanja yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Menkeu Sri Mulyani dalam video virtual, Selasa (25/5/2021).
Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Banyak Daerah Kuras APBD hanya untuk Belanja Pegawai
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia menyoroti, penyerapan anggaran di daerah masih di bawah ekspetasi. Padahal, pemerintah pusat terus menggunakan anggaran belanjanya untuk melindungi masyarakat dan memulihkan ekonomi.
Baca Juga: Reformasi Belanja Daerah
Kata dia, minimnya penyerapan belanja APBD membuat dana daerah yang tersimpan di bank semakin besar. Per akhir April 2021, jumlahnya mencapai Rp194,54 triliun. Dana daerah yang ada di perbankan itu terus naik selama tiga bulan beruntun.
"Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendapatan daerah, baik yang bersumber dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa maupun sumber lainnya, belum digunakan secara optimal," imbuhnya.
"Belanja daerah masih belum sinkron, sebab lebih banyak untuk belanja pegawai daripada menolong kepada masyarakat atau belanja-belanja yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Menkeu Sri Mulyani dalam video virtual, Selasa (25/5/2021).
Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Banyak Daerah Kuras APBD hanya untuk Belanja Pegawai
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia menyoroti, penyerapan anggaran di daerah masih di bawah ekspetasi. Padahal, pemerintah pusat terus menggunakan anggaran belanjanya untuk melindungi masyarakat dan memulihkan ekonomi.
Baca Juga: Reformasi Belanja Daerah
Kata dia, minimnya penyerapan belanja APBD membuat dana daerah yang tersimpan di bank semakin besar. Per akhir April 2021, jumlahnya mencapai Rp194,54 triliun. Dana daerah yang ada di perbankan itu terus naik selama tiga bulan beruntun.
"Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendapatan daerah, baik yang bersumber dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa maupun sumber lainnya, belum digunakan secara optimal," imbuhnya.
(akr)
Lihat Juga :
