Kampanye Anti-Tembakau Dianggap Menjalankan Pesan-Pesan Sponsor

“Pemerintah Indonesia sebaiknya tidak terpengaruh oleh desakan dan gerakan masyarakat anti-tembakau yang akan menyelenggarakan peringatan hari anti-tembakau sedunia. Jangan karena desakan masyarakat internasional atau karena khawatir citra negara kita di dunia internasional, jadi ikut-ikutan mendukungan gerakan anti-tembakau,” jelas Azami.

Lebih lanjut Ketua KNPK meminta pemerintah melakukan kajian secara komprehensif atau menyeluruh terhadap sumbangan dan manfaat keberadaan IHT nasional yang selama ini telah menopang perekonomian. Pemerintah jangan hanya melihat dari sudut pengendalian tembakaunya saja, tapi juga lihat kepentingan nasional dari sektor pertanian, ketenaga kerjaan, keuangan dan industri ,” papar Azami.

Sementara itu, Ketua FSP RTMM Jawa Timur Purnomo melihat gerakan maupun kampanye yang dilakukan oleh sekelompok kecil masyarakat yang tergabung di beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM)-anti rokok harus dilawan.

“Mereka bicara dan melakukan gerakan anti-tembakau, tidak melihat situasi dan kondisi negara kita. Mereka melupakan budaya dan kehidupan sosial bangsa kita. Mereka lupa, bahwa industri tembakau itu menyerap jutaan tenaga kerja. Memberikan pemasukan pendapatan buat negara dan menggerakan perekonomian masyarakat. Kampanye dan gerakan anti-tembakau itu hanya menjalankan pesan-pesan sponsor tertentu dari pihak tertentu yang ingin mematikan industri hasil tembakau nasional. Gerakan dan kampanye itu adalah gerakan dan kampanye melawan rakyat Indonesia. Gerakan yang ingin menghancurkan perekonomian nasional. Itu Harus dilawan,” tegas Purnomo.

Purnomo mengingatkan, sekiranya kampanye yang dilakukan sebagian kecil LSM anti-rokok dipenuhi pemerintah. Satu hari masyarakat dilarang merokok. Berapa juta batang rokok yang tidak terserap. Itu berarti kerugian yang amat besar bagi masyarakat sekaligus juga pemerintah. Tenaga kerja kita berhenti bekerja. Dan pemerintah kehilangan pemasukan keuangan dari cukai puluhan triliun.