Sri Mulyani Butuh Duit Rp3.461 Triliun, Buat Apa Ya?
loading...
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membeberkan, untuk mengatasi masalah perubahan iklim dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Dalam hal menangani perubahan ikli, ditekankan tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah.
Adapun Indonesia telah berkomitmen dalam Nationally Determined Contributions (NDCs) untuk pengurangan emisi 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan Internasional. Untuk itu dibutuhkan dana mencapai Rp3.461 triliun.
"Kita memenuhi 41% dengan dukungan internasional, dibutuhkan dana USD247,2 miliar kalau dirupiahkan Rp3.461 triliun hingga 2030. Tiap tahun harus resources Rp266,2 triliun per tahun," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Jumat (11/6/2021).
Saat ini, APBN baru mengalokasikan sekitar Rp86,7 triliun atau 4,1% dari total belanja untuk menangani perubahan iklim ini. Menurut Sri Mulyani, angka ini masih jauh dibandingkan kebutuhan per tahun yang mencapai Rp266,2 triliun.
"Makanya ini tidak selalu menggunakan APBN. Penanganan climate change harus gotong royong, pemerintah, swasta, filantropis, masyarakat melalui waste management, menggunakan air bersih, termasuk buang sampah, dan mengonsumsi barang-barang yang ramah lingkungan," bebernya.
Dia menambahkan, stimulus serupa juga akan diberikan kepada bidang usaha yang ramah lingkungan. Baca Juga: Ketegangan AS-China Ancam Upaya Global Lawan Perubahan Iklim
"Pemulihan ekonomi dan rebound bisa berjalan dengan baik. Pemerintah berfokus untuk memulihkan ekonomi pada saat ini. Instrumen APBN melakukan fungsinya secara maksimal," tandasnya.
Adapun Indonesia telah berkomitmen dalam Nationally Determined Contributions (NDCs) untuk pengurangan emisi 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan Internasional. Untuk itu dibutuhkan dana mencapai Rp3.461 triliun.
"Kita memenuhi 41% dengan dukungan internasional, dibutuhkan dana USD247,2 miliar kalau dirupiahkan Rp3.461 triliun hingga 2030. Tiap tahun harus resources Rp266,2 triliun per tahun," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Jumat (11/6/2021).
Saat ini, APBN baru mengalokasikan sekitar Rp86,7 triliun atau 4,1% dari total belanja untuk menangani perubahan iklim ini. Menurut Sri Mulyani, angka ini masih jauh dibandingkan kebutuhan per tahun yang mencapai Rp266,2 triliun.
"Makanya ini tidak selalu menggunakan APBN. Penanganan climate change harus gotong royong, pemerintah, swasta, filantropis, masyarakat melalui waste management, menggunakan air bersih, termasuk buang sampah, dan mengonsumsi barang-barang yang ramah lingkungan," bebernya.
Dia menambahkan, stimulus serupa juga akan diberikan kepada bidang usaha yang ramah lingkungan. Baca Juga: Ketegangan AS-China Ancam Upaya Global Lawan Perubahan Iklim
"Pemulihan ekonomi dan rebound bisa berjalan dengan baik. Pemerintah berfokus untuk memulihkan ekonomi pada saat ini. Instrumen APBN melakukan fungsinya secara maksimal," tandasnya.
(akr)