Meningkatkan Kolaborasi Pemerintah Daerah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

JAKARTA - Dunia sedang dihadapkan pada pandemi Covid-19 yang belum usai dan cenderung memburuk. Kondisi tak menguntungkan itu juga dialami Indonesia sebagai Negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Bahkan, di beberapa negara Eropa sedang menghadapi ancaman gelombang ketiga (third waves) akibat adanya varian virus baru. Indonesia sendiri sedang menghadapi gelombang kedua pandemi dengan ditemukannya varian baru yang oleh para pakar kesehatan disebut sebagai varian Delta.

Varian yang penyebarannya lebih cepat dibandingkan dengan varian sebelumnya. Sejumlah strategi pemulihan ekonomi sudah dilaksanakan Pemerintah, di antaranya dengan melanjutkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di 2021, dengan anggaran mencapai Rp699,43 triliun (atau naik 21% dari realisasi PEN 2020). Program kesehatan dan perlindungan sosial difokuskan untuk menjaga kesehatan publik dan daya beli masyarakat.

Selain itu, dukungan PEN juga diarahkan kepada dunia usaha dan menjaga keberlangsungan sektor strategis. Realisasi Program PEN sampai 9 April 2021 mencapai Rp130,16 triliun atau 18,6% dari pagu. Peran ekonomi daerah dalam kondisi saat ini sangat penting untuk menopang percepatan pemulihan ekonomi nasional. Daya tahan sektor riil dan sektor keuangan serta kecepatan pemulihan ekonomi nasional sangat bergantung pada efektivitas implementasi stimulus perekonomian yang dilakukan daerah.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Sarman Simanjorang menegaskan, dalam rangka mendukung pemulihan perekonomian nasional, pemerintah daerah di seluruh Indonesia perlu menggali dan memaksiamalkan potensi di daerah. Juga penyerapan anggaran yang tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga kegiatan perekonomian di daerah berjalan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan. ‘’Di daerah ada yang namanya Inspektorat dan Bappeda, sehingga penggunaan anggaran harus tepat sasaran dan tepat waktu. Segala sesuatunya harus dimaksimalkan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional,’’tegas Sarman di Jakarta Jumat (25/6/2021).

Pemeritah daerah, harus menyadari bahwa sektor swasta sedang terpuruk. Sehingga anggaran dari pemerintah baik pusat maupun daerah bisa menjadi stimulus dalam rangka memberikan respons terhadap kondisi yang sedang dialami akibat pandemi Covid-19. Menurut Sarman, dalam rangka mendukung pemulhan perekonoman nasional, pemerintah daerah bisa mengakselerasi sektor-sektor yang mampu bergerak cepat di masa pandemi saat ini. Misalnya, sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. ‘’Kalau dilihat di skala nasional sektor telekomunikasi, energi dan e-commerce sedang tumbuh pesat. Nah, di daerah dari sistem ekonomi tradisonal, yang bisa bertumbuh itu perkebunan, kelautan dan pertanian.

Sehingga sektor-sektor inilah yang harus didorong,’’ungkapnya. Sarman juga mengingatkan pentingnya pemerintah kabupaten menata kembali kabupaten yang adaptif dan smart dengan memaksimalkan pemanfaatan platform digital. Salah satu caranya yakni implementasi ide-ide inovatif seperti teknologi smart region yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat adaptasi di pemerintah kabupaten. Salah satu daerah yang saat ini sedang fokus melakukan akselerasi dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional yakni Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pangandaran Agus Satriadi, di masa pandemi saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran membuat regulasi yang mengikat para pelaku usaha di kawasan tersebut juga para wisatawan domestik dan mancanegara untuk mengikuti protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran virus Covid-19. ‘’Dengan bersama-sama mencegah penyebaran tersebut, diharapkan mampu menggerakan aktivitas ekonomi masyarakat dalam beberapa waktu mendatang,’’tegasnya.

Agus menilai sangat penting bagi masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Sebab, dengan patuh terhdap protokol kesehatan, laju penularan virus Covid-19 bisa ditekan yang pada akhirnya akan kembali membuka aktivitas perekonomian di daerah. Menurut dia, peran aktif dari para pelaku usaha dinilai penting karena mereka adalah ujung tombak perekonomian di daerah. ‘’Untuk sector pariwisata misalnya, kami melakkan kontrol yang ketat terhadap hotel agar patuh protokol kesehatan. Jika tidak maka akan ditutup,’’paparnya. Agus memaparkan, kolaborasi diantara masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah daerah menjadi salah kunci utama dalam menggerakkan perekonomian daerah.

Dia mengakui, di masa pandemi Covid-19 ada sektor usaha yang terdampak, salah satunya yakni sector pariwisata. ‘’Yang paling terdampak memang di pariwisata. Karena itu sekarang kami jaga bersama-sama agar sektor ini pulih lebih cepat,’’paparnya. Dengan jumlah penduduk 426 ribu jiwa, indeks kemiskinan di kabupaten itu mencapai 7,17. Dengan indeks tersebut kawasan Pangandaran merupakan daerah yang sejahtera di provinsi Jawa Barat. ‘’Dengan adanya bantuan sosial, tidak hanya dari pemerintah pusat saja tetapi juga dari APBD Kabupaten masyarakat tetap bisa menjalankan aktivitas ekonominya,’’tuturnya. Anggaran dari pemerintah pusat maupun APBD salah satunya digunakan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat di sektor peternakan.

’’Misalnya untuk peternak ayam pedaging, disubsidi oleh pemda. Saat harganya rendah maka disubsidi sampai hatrga pokoknya, Sehingga tidak menimbulkan masyarakat miskin baru,’’tutur Agus. Dia menambahkan, Pangandaran menadi satu-satuya kabupaten dengan tingkat pengangguran paling rendah di Jawa Barat. ‘’Masyarakat di pusat kota maupun di perkampungan memiliki pekerjaan yang layak,’’paparnya. Untuk meningkatkan perekonomian di kawasan tersebut, Agus menilai, perlu memperkuat sinergi dan kolaborasi, tidak hanya antar pemerintah daerah di dalam satu kawasan saja, tetapi juga melibatkan pemerintah pusat. ‘’Kolaborasi harus digagas, kita punya lima tempat obyek wisata. Saat ini kami melakukan kolaborasi dengan Bank Indonesia. Kedepa perlu dukungan dari seluruh elemen, harus diwujudkan melalui sistem yang terintegrasi. Salah satunya dari peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM),’’cetusnya.

Meningkatkan Peran Daerah

Pemerintah pusat memintakepada para kepala daerah untuk berperan aktif dalam memulihkan ekonomi di daerah. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo pada perayaan hari jadi ke-21 tahun Apkasi di Jakarta, beberapa waktu lalu. Menurut presiden, para bupati harus terus bisa menjaga kesehatan masyarakat dan memulihkan perekonomian melalui sinergi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Tak hanya itu, Kepala Negara juga meminta para bupati harus terus melakukan terobosan-terobosan dan inovasi-inovasi dan tidak terjebak rutinitas dan menemukan cara-cara baru birokrasi di daerah, agar dapat memberikan pelayanan yang semakin efektif dan prima kepada masyarakat.

Peran Apkasi juga sangat diharapkan terutama dalam ikut mengendalikan penyebaran Covid-19 serta memulihkan ekonomi daerah yang secara akumulatif berkontribusi di tingkat nasional. Dalam rangka pemulihan ekonomi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berpesan agar terjadi percepatan belanja daerah dan mencari peluang-peluang untuk meningkatkan pendapatan, terutama pendapatan asli daerah, serta sumber lain seperti Badan Usaha Milik Daerah. Di samping percepatan belanja dan mencari peluang, lanjut Mendagri, hal lain yang bisa dilakukan para bupati adalah memberikan kemudahan pemberian ijin berusaha bagi para pengusaha atau investor baik dari dalam maupun luar negeri.

Tito juga berpesan agar para bupati memperhatikan betul soal komposisi belanja daerah. Yakni dengan memperbanyak, memperkuat dan memperbesar porsi belanja modal. Melalui program-program padat karya yang bisa dinikmati oleh masyarakat dan ada uang yang beredar di daerah untuk menstimulasi pelaku usaha swasta lainnya sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan demikian ekonomi di tiap-tiap daerah dan nasional dapat segera pulih dan dapat segera melompat,