Lahan untuk Investasi Harus Dipermudah

Untuk itu, kata Fadhil, dalam UU Cipta Kerja pemerintah ingin memiliki Land Bank (bank tanah) yang nantinya akan mengatur semua proses dan mekanisme pengadaan lahan untuk investasi secara lebih baik.

“Tapi saya tidak tahu kemajuan dari lembaga tersebut,” katanya.

Ekonom Ryan Kiryanto menilai, sesungguhnya sejak dulu isu investasi di Indonesia adalah masalah ketersediaan lahan. Padahal, lahan sangat penting untuk mendukung kegiatan operasional ketika investasi sudah dilaksanakan oleh pelaku usaha.

Ryan menggariskan, untuk ketersediaan lahan investasi di daerah kuncinya ada pada koordinasi dan sinergi bersama antara pemerintah pusat melalui Kementerian Investasi/BKPM dengan para pelaku usaha dan seluruh pemerintah daerah (pemda).

“Dulu koordinasi itu kurang smooth. Musababnya, pemerintah pusat memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tetapi RPJMN tersebut tidak diturunkan atau diadopsi oleh pemda-pemda terutama di tingkat I yakni provinsi,” katanya.

Dia menilai, di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo kemudian RPJMN dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang mana Presiden mengumpulkan para gubernur, bupati, dan wali kota. Dengan Musrenbangnas, Presiden mendorong agar para kepala daerah bersama-sama mengerjakan pekerjaan yang sama dan selaras dari pusat hingga daerah.

Dia membeberkan, data Kementerian Investasi/BKPM bahwa di luar Jawa selama kuartal I/2021 porsi investasinya 52,1 % menunjukkan bahwa pembangunan dan investasi telah mengarah ke pemerataan. Ryan mengatakan, ada beberapa pemicu mengapa investasi ke luar Jawa makin dominan.

“Ini berarti investor domestik atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun investor asing atau Penanam Modal Asing (PMA) telah sadar, bahwa orientasi politik pembangunan ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Pak Jokowi adalah luar Jawa atau bahasa lainnya adalah Indonesia sentris," ungkapnya.

Ryan menjelaskan, para investor baik domestik maupun asing tentu menyadari bahwa banyak potensi ekonomi unggulan di berbagai daerah. Jenis potensi ekonomi unggulan tersebut misalnya di Sumatera adalah perkebunan, di Kalimantan adalah pertambangan, di Indonesia timur seperti Sulawesi dan Maluku yakni perikanan dan sebagian kecil pertambangan, dan di Indonesia timur seperti Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur yakni pariwisata.

"Nah, semua itu sudah dipetakan di PSN, Proyek Strategis Nasional, di mana salah satu titik dengan titik yang lain saling terintegrasi. Jadi misalnya kalau bangun infrastruktur di Sumatera Utara, itu harus menopang pariwisata Danau Toba. Kemudian dalam membangun infrastruktur di Mataram, Lombok, dan Labuan Haji, itu harus sesuai dengan yang ada di sana," tegas Ryan.