BTN Siap Rights Issue Usai Disuntik Pemerintah Rp2 Triliun
Kamis, 08 Juli 2021 - 21:23 WIB
loading...
A
A
A
Seperti diketahui, Kementerian BUMN mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp2 triliun untuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan nilai usulan PMN untuk BTN pada 2022 adalah Rp2 triliun. “BTN Rp2 triliun, ada pengembangan bisnis,” jelasnya.
Baca Juga : Total PMN BUMN Usulan Erick Thohir Capai Rp106 Triliun, Ini Rinciannya
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan, dari sisi modal, BTN merupakan salah satu yang paling rendah di antara bank-bank dalam skala yang sama atau di antara peers. Dalam beberapa tahun terakhir, perseroan lebih mengandalkan capital tier 2 dengan penerbitan bond.
“Oleh karena itu, pemerintah ingin melakukan penguatan modal, terlebih BTN merupakan bank prioritas karena menjadi penyalur perumahan subsidi FLPP,” katanya.
Menurut Kartika, usulan awal adalah rights issue dengan dengan total penghimpunan Rp5 triliun dan PNM di kisaran Rp3 triliun. Namun, pihaknya mempertimbangkan opsi rights issue Rp5 triliun dengan PNM Rp2 triliun atau dengan opsi lainnya, yakni right issue di Rp3,3 triliun dengan PNM tetap di kisaran Rp2 triliun.
Opsi tersebut, lanjut dia, untuk mempertahankan porsi kepemilikan pemerintah dan diharapkan pemegang saham lain juga turut serta dalam rights issue tersebut. Selanjutnya, BTN masuk dalam prioritas karena pemerintah ingin perseroan tetap aktif melaksanakan program FLPP pemerintah untuk mendukung program sejuta rumah. “Ini krusial khususnya pasca Covid-19 diharapkan dapat mendorong perumahan subsidi dengan target 1 juta rumah yang dibeli masyarakat,” pungkasnya.
Baca Juga : Total PMN BUMN Usulan Erick Thohir Capai Rp106 Triliun, Ini Rinciannya
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan, dari sisi modal, BTN merupakan salah satu yang paling rendah di antara bank-bank dalam skala yang sama atau di antara peers. Dalam beberapa tahun terakhir, perseroan lebih mengandalkan capital tier 2 dengan penerbitan bond.
“Oleh karena itu, pemerintah ingin melakukan penguatan modal, terlebih BTN merupakan bank prioritas karena menjadi penyalur perumahan subsidi FLPP,” katanya.
Menurut Kartika, usulan awal adalah rights issue dengan dengan total penghimpunan Rp5 triliun dan PNM di kisaran Rp3 triliun. Namun, pihaknya mempertimbangkan opsi rights issue Rp5 triliun dengan PNM Rp2 triliun atau dengan opsi lainnya, yakni right issue di Rp3,3 triliun dengan PNM tetap di kisaran Rp2 triliun.
Opsi tersebut, lanjut dia, untuk mempertahankan porsi kepemilikan pemerintah dan diharapkan pemegang saham lain juga turut serta dalam rights issue tersebut. Selanjutnya, BTN masuk dalam prioritas karena pemerintah ingin perseroan tetap aktif melaksanakan program FLPP pemerintah untuk mendukung program sejuta rumah. “Ini krusial khususnya pasca Covid-19 diharapkan dapat mendorong perumahan subsidi dengan target 1 juta rumah yang dibeli masyarakat,” pungkasnya.
(dar)
Lihat Juga :
