Heboh Vaksin Berbayar, Direksi Kimia Farma Dipanggil DPR?

JAKARTA - Induk Holding BUMN Farmasi, PT Bio Farma (Persero) membantah adanya pemanggilan dewan direksi PT Kimia Farma Tbk, yang dilakukan Komisi IX DPR RI. Kimia Farma adalah anggota Holding BUMN Farmasi.

Kabar pemanggilan direksi Kimia Farma mencuat usai Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh menuliskan pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan manajemen emiten pelat merah perihal pelaksanaan program vaksinasi gotong royong individu.



Keterangan itu dikutip melalui akun Twitternya @ninikwafiroh. Meski begitu, Sekretaris Perusahaan Bio Farma, Bambang Heriyanto menduga belum ada surat pemanggilan seperti yang dimaksudkan. "Dari saya tidak ada tanggapan mas. Rasanya belum ada pemanggilan tersebut," ujar Bambang, saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (12/7/2021).

Kabar pemanggilan tersebut diduga karena pembahasan rencana pelaksanaan vaksin gotong royong yang dilakukan Kementerian Kesehatan, kementerian teknis terkait, dan perusahaan BUMN Farmasi tanpa melibatkan DPR. Pada saat yang sama, manajemen Kimia Farma pun memutuskan menunda pelaksanaan vaksinasi gotong royong individu. Semula program tersebut harus dilaksanakan pada Senin 12 Juni 2021 hari ini.



Sekretaris Perusahaan Kimia Farma, Ganti Winarno Putro beralasan, penundaan disebabkan manajemen ingin memperpanjang masa sosialisasi vaksinasi gotong royong individu dan pengaturan pendaftaran calon peserta. Bahkan, manajemen anggota Holding BUMN Farmasi itu belum dapat memastikan kapan jadwal pelaksanaan program herd immunity atau kekebalan tubuh itu.

"Kami mohon maaf karena jadwal vaksinasi gotong royong individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya," ujar Ganti kepada wartawan.