Erick Thohir Menjawab Kritikan Faisal Basri Soal PMN BUMN Rp106 Triliun
Rabu, 21 Juli 2021 - 11:04 WIB
loading...
Menteri Erick Thohir menjawab, kritikan Faisal Basri, perihal Penyertaan Modal Negara (PMN) BUMN senilai Rp106 Triliun yang sudah mendapatkan restu DPR. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menjawab, kritikan Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, perihal Penyertaan Modal Negara (PMN) perusahaan pelat merah.
Dimana, pemerintah dan DPR RI menyetujui BUMN memperoleh PMN senilai Rp106 triliun. Jumlah itu terbagi PMN untuk tiga perseroan senilai Rp 33,9 triliun di tahun 2021. Sementara 12 BUMN mendapatkan jatah PMN 72,44 triliun pada 2022.
Baca Juga: BUMN Diguyur PMN Rp106 Triliun, Stafsus Erick Thohir: Bukan Buat Bayar Utang!
Faisal menilai semestinya, Erick lebih fokus pada penanganan pandemi Covid-19, ketimbang fokus pada pendanaan BUMN. Melalui video pendek yang diunggah di akun Instagramnya, Erick menjawab tuduhan yang diutarakan ekonom asal Universitas Indonesia (UI) tersebut.
Menurutnya, kritikan dan saran merupakan hal lumrah karena menjadi rangkaian dalam sistem demokrasi di Indonesia. Bahkan, masukan dan kritikan tersebut akan menjadi bahan evaluasi Kementerian BUMN untuk mendorong aksi korporasi perusahaan negara ke depannya.
Dimana, pemerintah dan DPR RI menyetujui BUMN memperoleh PMN senilai Rp106 triliun. Jumlah itu terbagi PMN untuk tiga perseroan senilai Rp 33,9 triliun di tahun 2021. Sementara 12 BUMN mendapatkan jatah PMN 72,44 triliun pada 2022.
Baca Juga: BUMN Diguyur PMN Rp106 Triliun, Stafsus Erick Thohir: Bukan Buat Bayar Utang!
Faisal menilai semestinya, Erick lebih fokus pada penanganan pandemi Covid-19, ketimbang fokus pada pendanaan BUMN. Melalui video pendek yang diunggah di akun Instagramnya, Erick menjawab tuduhan yang diutarakan ekonom asal Universitas Indonesia (UI) tersebut.
Menurutnya, kritikan dan saran merupakan hal lumrah karena menjadi rangkaian dalam sistem demokrasi di Indonesia. Bahkan, masukan dan kritikan tersebut akan menjadi bahan evaluasi Kementerian BUMN untuk mendorong aksi korporasi perusahaan negara ke depannya.
Lihat Juga :