BUMN Diguyur PMN Rp106 Triliun, Stafsus Erick Thohir: Bukan Buat Bayar Utang!
Jum'at, 16 Juli 2021 - 17:34 WIB
loading...
Ilustrasi. FOTO/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian BUMN selaku pemegang saham perseroan pelat merah membantah tuduhan bahwa Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diterima sejumlah perusahaan untuk membayar utang. Tercatat, total PMN yang diterima BUMN mencapai Rp 106 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari PMN tambahan 2021 senilai Rp33,9 triliun dan PMN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp72,449 triliun.
Nilai dana segar tersebut pun sudah disetujui Komisi VI DPR RI. Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menyebut, hampir semua dana yang digelontorkan negara dialokasikan ke program penugasan pemerintah. "Jadi hampir semua uang ini penugasan. Jadi gak ada penugasan menutupi utang, penugasan itu bangun jalan tol, buat bangin ini dan itu gak ada penutupan utang," ujar Arya dalam diskusi virtual, Jumat (16/7/2021).
Baca Juga: Suntikan PMN Rp106 Triliun Bisa Serap Tenaga Kerja dan Dongkrak Ekonomi Daerah
Arya mencatat, Peraturan Menteri BUMN (Permen) ihwal PMN yang diterbitkan mengatur perihal pelaksanaan penugasan pemerintah. Tercatat, Menteri BUMN Erick Thohir, sudah menerbitkan Permen PMN yang dikeluarkan sejak 1 Maret 2021.
Beleid tersebut, mengatur sejumlah konsiderans atau pokok-pokok pikiran perihal pengusulan tambahan PMN, pelaporan penggunaan tambahan, pemantauan penggunaan tambahan, hingga perubahan penggunaan tambahan PMN. Untuk mengusulkan tambahan PMN, dana yang digunakan perseroan negara harus melaksanakan penugasan pemerintah, restrukturisasi atau penyelamatan BUMN, dan pengembangan bisnis perseroan.
Nilai dana segar tersebut pun sudah disetujui Komisi VI DPR RI. Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menyebut, hampir semua dana yang digelontorkan negara dialokasikan ke program penugasan pemerintah. "Jadi hampir semua uang ini penugasan. Jadi gak ada penugasan menutupi utang, penugasan itu bangun jalan tol, buat bangin ini dan itu gak ada penutupan utang," ujar Arya dalam diskusi virtual, Jumat (16/7/2021).
Baca Juga: Suntikan PMN Rp106 Triliun Bisa Serap Tenaga Kerja dan Dongkrak Ekonomi Daerah
Arya mencatat, Peraturan Menteri BUMN (Permen) ihwal PMN yang diterbitkan mengatur perihal pelaksanaan penugasan pemerintah. Tercatat, Menteri BUMN Erick Thohir, sudah menerbitkan Permen PMN yang dikeluarkan sejak 1 Maret 2021.
Beleid tersebut, mengatur sejumlah konsiderans atau pokok-pokok pikiran perihal pengusulan tambahan PMN, pelaporan penggunaan tambahan, pemantauan penggunaan tambahan, hingga perubahan penggunaan tambahan PMN. Untuk mengusulkan tambahan PMN, dana yang digunakan perseroan negara harus melaksanakan penugasan pemerintah, restrukturisasi atau penyelamatan BUMN, dan pengembangan bisnis perseroan.
Lihat Juga :
