BPDPKS Dukung Kemitraan Petani Kelapa Sawit Indonesia

JAKARTA - Direktur Penyaluran Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ( BPDPKS )Edi Wibowo mengatakan BPDPKS mendukung kemitraan petani kelapa sawit Indonesia.

Program BPDPKS di antaranya mendukung pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi/kemitraan, peremajaan, sarana dan prasarana, pemenuhan kebutuhan pangan, hilirisasi industri perkebunan kelapa sawi, penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati.

(Baca juga:Remajakan Kebun Sawit, BPDPKS Gelontorkan Dana Rp5,19 Triliun)

“Harapannya dengan semua program itu maka bisa meningkatkan kinerja sektor sawit Indonesia, dan menyerap kelebihan CPO di pasar dalam rangka stabiliasi harga. Hasilnya terjadi penciptaan pasar domestik, sementara bagi petani akan ada potensi peningkatan kesejahteraan,” kata Edi Wibowo dalam FGD Sawit bertajuk “Peran BPDPKS dalam Memperkuat Kemitraan Pekebun Kelapa Sawit Indonesia”, Kamis (29/7/2021).

Untuk tujuan penyelenggaraan program kemitraan berbasis karakteristik usaha, lanjut Edi, di antaranya bisa memberikan jaminan pasar bagi Tandan Buah Segar (TBS) sawit pekebun swadaya, memberikan akses petani swadaya untuk memperoleh bibit dan pupuk berkualitas.

(Baca juga:Surati Jokowi, Asosiasi Petani Sawit Minta Perpanjang Moratorium Sawit)

Selanjutnya, memberikan bimbingan teknis peningkatan produksi TBS, memberikan bimbingan teknis peningkatan mutu TBS pekebun swadaya sesuai standar industri kelapa sawit. Selanjutnya, kata Edi Wibowo, BPDPKS juga memberikan bimbingan teknis pola usaha tani/berkebun yang baik dan berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Mukti Sardjono mengatakan Gapki mendukung program kemitraan tersebut. Bentuk dukungan itu berupa pembentukan Satgas Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Gapki melibatkan seluruh Cabang Gapki, kemudian menjadi Anggota Pokja Penguatan Data dan Peningkatan Kapasitas Pekebun-Kemenko Perekonomian.

(Baca juga:Istana Minta Panglima TNI dan Kapolri Lindungi Petani Sawit Gondai)

Gapki juga aktif dalam koordinasi rutin untuk percepatan PSR dengan Kantor Menko Perekonomian, Ditjenbun, BPDPKS dan lainnya. “Serta mengawal dan meng-update secara rutin percepatan PSR anggota Gapki melalui rapat pusat & cabang Gapki,” kata Mukti.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto menambahkan, kemitraan sangat dibutuhkan pekebun sawit. Terlebih untuk petani swadaya, karena mayoritas petani swadaya belum bermitra dengan perusahaan.

(Baca juga:Dewan Atensi Keluhan Petani Sawit Tak Terima Bantuan Pemerintah)

Persoalan yang dialami pekebun swadaya adalah produktivitas tanaman rendah. Hal ini karena banyak pekebun swadaya yang menggunakan bibit tidak sesuai, SDM petani juga pengetahuannya rendah, dan tidak mendapat pendampingan dari pemerintah.

Termasuk anggaran dari pemerintah juga minim untuk memberikan pendampingan kepada pekebun swadaya. Kelembagaan petani juga tidak ada, sehingga menyulitkan untuk pendampingan dan kemitraan. “Banyak petani juga tidak mau berorganisasi, karena ada trauma dalam berorganisasi. Kenapa petani tidak mau bermitra? Karena kerap petani disalahkan,” katanya.

Bahkan Darto menilai, petani kini sudah mengerti dan paham situasi. Mereka juga sudah bisa mengitung resiko keputusan bermitra atau tidak bermitra. Kadang yang dialami pekebun, harga TBS dari pabrik kelapa sawit (PKS) kerap berbeda dengan yang tidak bermitra.

Dengan demikian, petani melihat resiko ekonomi. Sebab itu, Darto berharap, ada kebijakan yang menjadi payung di lapangan dalam kemitraan. Perlu langkah revolusioner pemerintah untuk mengatasi masalah kemitraan. “Pendataan dan pendampingan harus dilakukan,” katanya.