Data Pribadi Rawan Dicuri, Talenta Keamanan Siber Perlu Didorong

JAKARTA - Dewasa ini perkembangan teknologi terjadi begitu cepat, apalagi dengan adanya pandemi literasi digital mau tidak mau semakin terakselerasi. Sayangnya, perkembangan teknologi maupun literasi digital yang tengah terjadi di masyarakat ini tidak dibarengi dengan kemampuan pemerintah maupun swasta dalam menangkal kemungkinan adanya serangan siber.

Apalagi saat ini bentuk serangan siber tidak hanya bersifat teknis seperti Distributed Denial of Service (Ddos), phising, malware dan lainnya. Saat ini serangan siber sudah mengarah pada kedaulatan bangsa sehingga bisa memiliki akibat yang luas untuk memecah belah bangsa.

Pakar IT Security Hasbi Hismanudin menyebut bahwa sangat mudah untuk menemukan dan menembus celah keamanan di beberapa situs milik pemerintah maupun swasta. Pria yang kini menjadi IT Security Engineer di PT Netmarks Indonesia itu bahkan pernah meretas situs KPU, Bawaslu, BPOM dan lainnya ketika baru lulus sekolah SMA.

“Kondisi saat ini di teknologi dan keamanan Siber, Indonesia merupakan negara yang paling banyak di serang dan sistem keamanan Pemerintah masih sangat lemah, selain itu SDM di Indonesia mengenai cyber security masih sangat sedikit,” ujarnya.

Baca Juga: Data Pribadi 279 Juta WNI Bocor, Dijamin Bukan dari Data Ketenagakerjaan

Asal tahu saja, Hasbi menyebut saat usianya baru menginjak 18 tahun saja, dirinya sudah bisa meretas situs milik pemerintah dan swasta. Selain KPU, Bawaslu, BPOM dirinya juga meretas situs Persakmi dan Bank Nusumma, padahal dirinya hanya mempelajari cara melakukan hacking secara mandiri alias otodidak. Bagaimana efeknya bila aktivitas peretasan tersebut dilakukan oleh orang yang lebih berpengalaman?

“Karena saya berhasil menembus sistem keamanan pemerintah Indonesia itu saya diberikan penghargaan oleh Badan Siber dan Sandi Negara pada usia 18 tahun. Saya juga mendapatkan penghargaan dari Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia karena berhasil menembus celah keamanan situs mereka” lanjutnya.

Terbaru, bukti lemahnya keamanan siber di Indonesia adalah adanya laporan peretasan dan kebocoran data yang terjadi pada Asuransi BRI life. Dengan kebocoran sebanyak 463.519 file dokumen dengan ukuran 252 GB dan database 2 juta nasabah BRI Life itu laku dijual seharga USD7.000.

Selain itu, peretasan juga terjadi pada BPJS Kesehatan dengan 279 juta data penduduk bocor dan dijual melalui forum hacker. Belum lagi yang terjadi di Tokopedia, Bukalapak dan situs swasta dan pemerintah lainnya yang berpotensi merugikan negara.

Oleh karena itu, menurutnya pemerintah perlu mendorong talenta-talenta baru di sektor keamanan siber. Di lingkungan pemerintahan dan swasta misalnya, hal yang berkaitan dengan data sensitif perlu adanya penguatan keamanan siber. Pemerintah juga perlu mendorong dan memperbanyak SDM dalam keamanan siber, pasalnya bila kekurangan SDM andal maka akan berdampak buruk bagi masa depan Indonesia. “Saat ini SDM kita sangat jauh dari mumpuni, orang yang ahli keamanan siber masih sangat sedikit,” tambahnya.

Baca Juga: Kemenkominfo: 279 Juta Data Pribadi yang Bocor Identik Data yang Dikelola BPJS

Dirinya mendorong anak-anak muda yang tengah belajar mengenai keamanan siber tidak melulu harus dimulai dari kursus maupun les. Meskipun belajar otodidak dan tanpa mentor asalkan giat, rajin, sering praktik, punya rasa keingintahuan yang tinggi dan tidak putus asa maka akan bisa menguasai cyber security. “Terus belajar dan mencoba, saya sendiri bisa di depan komputer hingga belasan jam untuk mengasah kemampuan,” tutupnya.