Data Pribadi 279 Juta WNI Bocor, Dijamin Bukan dari Data Ketenagakerjaan

Senin, 31 Mei 2021 - 17:33 WIB
loading...
Data Pribadi 279 Juta...
BPJamsostek telah melakukan pengecekan untuk memastikan apakah data 279 juta warga Indonesia yang bocor itu berkaitan dengan data yang dimilikinya. Foto/Dok
A A A
JAKARTA - BPJamsostek telah melakukan pengecekan untuk memastikan apakah data 279 juta warga Indonesia yang bocor itu berkaitan dengan data yang dimiliki. Namun, tim BPJamsostek atau Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang ditugaskan tidak menemukan indikasi adanya kebocoran data.

"Hingga hari ini, tim tidak menemukan indikasi kebocoran data itu bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan," ujar Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro dalam konferensi pers secara virtual, Senin (31/5/2021).

Baca Juga: Tinjau Kepulangan PMI, BPJamsostek Ingin Semua Pahlawan Devisa Terlindungi

Dengan begitu, manajemen menjamin data peserta yang ada saat ini aman dan tidak ada kaitannya dengan data 279 juta yang ditawarkan di forum online, Raid Forums.

Di sisi keamanan, BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan pengawasan atau kontrol terhadap kerahasiaan data peserta. Pramudya mengutarakan, keamanan dan kerahasiaan data pekerja yang dikelola menjadi salah satu concern yang penting bagi BPJS Ketenagakerjaan.

"Tentunya kami punya kepedulian (keamanan data), memiliki concern yang tinggi untuk berikan perlindungan pada data tersebut. Harapannya informasi ini bisa menenangkan teman-teman peserta terutama bahwa data yang ada BPJS Ketenagakerjaan dengan isu yang terakhir itu, tidak terkait dengan apa beredar saat ini," kata dia.

Dugaan pembobolan data BPJS Kesehatan mendorong instansi atau lembaga lain yang menghimpun data kependudukan untuk tetap berhati-hati. Salah satu instansi tersebut yakni BPJS Ketenagakerjaan.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Hapus Pajak JHT, Presiden...
Hapus Pajak JHT, Presiden Buruh Klaim Kantongi Restu Dirut BPJS Ketenagakerjaan
Pajak JHT Diminta Hapus,...
Pajak JHT Diminta Hapus, Begini Janji Menkeu Purbaya
Tarik Dana JHT BPJS...
Tarik Dana JHT BPJS Ketenagakerjaan Dipotong Pajak, Purbaya Buka Suara
Jasa Raharja-BPJS Ketenagakerjaan...
Jasa Raharja-BPJS Ketenagakerjaan Integrasikan Aplikasi untuk Percepat Penjaminan Korban Kecelakaan
BPJS Ketenagakerjaan...
BPJS Ketenagakerjaan Kembali Buka Rekrutmen Karyawan, Cek Posisi Apa Saja
Menko Cak Imin Resmi...
Menko Cak Imin Resmi Lantik Dirut BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Periode 2026-2031
BPJS Ketenagakerjaan...
BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Pemkot Depok Perkuat Kemandirian Keluarga Pekerja melalui PEKA
Data Rahasia iPhone...
Data Rahasia iPhone Bocor! India Selidiki Tata Electronics
Idul Adha dan Teror...
Idul Adha dan Teror Data: Kita Berkurban atau Justru Jadi Korban?
Rekomendasi
Pimpin Gerakan ASRI...
Pimpin Gerakan ASRI di Banyuwangi, Safrizal Ajak Masyarakat Bangun Budaya Kebersihan
Mutasi Kejagung, Dirdik...
Mutasi Kejagung, Dirdik Jampidsus hingga Dirdik III Jamintel Diganti
Kemenhut Bongkar Jalur...
Kemenhut Bongkar Jalur Distribusi Tambang Ilegal di NTB, 8 Orang Ditangkap
Berita Terkini
Arus Kas ETF Bitcoin...
Arus Kas ETF Bitcoin Tembus Rp1,36 Triliun di Pertengahan Juli 2026
Airlangga Bocorkan Lahan...
Airlangga Bocorkan Lahan BUMN di Bali Jadi Opsi Calon Lokasi PFII
Soal Pindar, KPPU Didorong...
Soal Pindar, KPPU Didorong Utamakan Tindakan Pencegahan
Kepala BGN Baru Sebut...
Kepala BGN Baru Sebut MBG Tender Politik Prabowo: Tak Bisa Dibubarkan
Potensi Tokenisasi Aset...
Potensi Tokenisasi Aset Capai USD2 Triliun di 2030, Keamanan Investor Jadi Kunci
Airlangga Sangkal PFII...
Airlangga Sangkal PFII Jadi Surga Pencucian Uang: Bukan untuk Dana-dana Gelap
Infografis
Hindari Tarif Trump,...
Hindari Tarif Trump, Apple Terbangkan 1,5 Juta iPhone dari India
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved