Menanti Lanjutan Laju Ekonomi di Masa Pandemi
Selasa, 10 Agustus 2021 - 06:02 WIB
loading...
A
A
A
“Sepertinya tumbuh, tetapi itu lebih pada mengembalikan ekonomi kita, sehingga yang memiliki makna perekonomian kita bertahan. Sebenanya kita turun, tapi karena kita bertahan bisa balik ke level normal. Itu yang sebenarnya termaknai dalam bentuk angka secara statistik tumbuh 7%,” ungkapnya.
Di tengah kondisi itu ada yang memang tumbuh, ada yang terpuruk. Yang tumbuh adalah sektor yang tidak terdampak atau bahkan diuntungkan oleh pandemi, misalnya industri kesehatan dan kimia. Namun ada juga yang bertahan saja. Misalnya industri makanan dan minuman, konstrukti dan komunikasi. Sedangkan sektor yang terpuruk dan belum bangkit misalny perhotelan, ritel, mal, bioskop, gedung pertemuan dan propet. “Sektor ini yang perlu didorong untuk PEN. Utamanya, menyelamatkan sektor yang saat ini terpuruk supaya tidak jatuh terlalu dalam. Sekarang yang utama bukan tumbuh tapi bagaimana bertahan dan kalaupun terpuruk tidak terlaludalam sehingga harus tutup,” tambahnya.
Dana stimulus yang ada seharusnya ditujukan untuk menyelamatkan industri yang belum bangkit saat ini. Karena lebih sulit membangkitkan industri yang sudah bangkrut. “Jadi harus diupayakan agar industri tidak bangkrut. Bagaimana memberikan stimulus untuk mempertahankan industri supaya tidak bangkrut. Itu yang harus diperkuat. Dana ini untuk penyelamatan baru peningkatan,” pungkasnya.
Sedangkan Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, tentu yang paling mendesak yang harus dilakukan pemerintah untuk mempertahankan pertumbuhan dan pemulihan ekonomi di kuartal III hingga IV/2021 adalah percepatan penanganan pandemi Covid-19. Menurut Bhima, penurunan kasus secara nasional akan membangkitkan optimisme masyarakat untuk berbelanja.
Bhima berpandangan, secara paralel momentum ekspor yang meningkat pada kuartal II 2021 tentu perlu dioptimalkan pada kuartal III melalui penetrasi produk ekspor olahan bernilai tambah dan diversifikasi pasar ekspor. Negara mitra dagang dengan pemulihan tercepat dapat menjadi prioritas ekspor. Berikutnya, tutur Bhima, secara sektoral pemerintah perlu fokus pada sektor industri manufaktur dan pertanian.
"Kedua sektor ini jika digabung mampu menyerap 42,6% tenaga kerja dan 33,4% terhadap PDB," ujar Bhima kepada KORAN Sindo, di Jakarta, kemarin.
Dia sepakat bahwa pemerintah harus konsisten bertindak agar menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan tercipatnya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka kemiskinan. Menurut Bhima, untuk sektor pertanian perlu dukungan penuh dari pemerintah terkait stabilitas harga jual di level petani sehingga pertanian jadi sektor yang menarik. Regenerasi petani, kata Bhima, juga penting di mana angkatan kerja muda yang menganggur selama pandemi bisa terserap optimal di pertanian.
"Mencari pasar ekspor baru khususnya di tengah peluang naiknya permintaan bahan makanan secara global. Berikutnya terkait dengan penerapan teknologi untuk tunjang produktivitas sektor pertanian," ungkapnya.
Bhima membeberkan, untuk sektor industri kuncinya ada di integrasi antara produk lokal dengan digitalisasi. Semakin tinggi transaksi digital selama pandemi diharapkan memicu naiknya serapan barang industri dalam negeri. Karenanya tutur Bhima, pemerintah perlu mengatur soal barang impor di platform ecommerce lebih ketat lagi. Kemudian, pemerintah juga harus fokus pada pembiayaan kredit sektor industri.
"Fokus pembiayaan kredit ke sektor industri harus didorong dengan bunga rendah dan plafon lebih besar, baik dengan skema KUR maupun kredit bank umum," paparnya.
CELIOS menyarankan lima langkah yang tepat dan perlu dilakukan pemerintah untuk mendorong konsumsi rumah tangga dan menjaga daya beli di kuartal III. Pertama, pemberian bantuan sosial tunai minimal Rp1 juta hingga Rp1,5 jt per keluarga penerima, dengan jumlah keluarga penerima bantuan ditambah menjadi 15-25 juta. Kedua, bantuan uang sewa untuk pengusaha kecil di pusat perbelanjaan. Misalnya, bantuan uang sewa minimum 30-40% dari biaya sewa selama satu bulan hingga Agustus. "Bantuan PPN sewa ditanggung pemerintah belum cukup," tegasnya.
Ketiga, bagi usaha mikro kecil dan menenga (UMKM) yang beralih ke jual beli online, maka pemerintah bisa menyediakan subsidi internet gratis 1GB per pengusaha. Subsidi ini, kata Bhima, khusus saat di jam sibuk dari jam 8 pagi hingga jam 6 sore. Keempat, Pemberian subsidi ongkos kirim bagi produk lokal di marketplace. "Lima, perpanjangan restrukturisasi pinjaman bagi pelaku usaha UMKM yang kesulitan membayar cicilan pokok dan bunga," ucap Bhima.
Di tengah kondisi itu ada yang memang tumbuh, ada yang terpuruk. Yang tumbuh adalah sektor yang tidak terdampak atau bahkan diuntungkan oleh pandemi, misalnya industri kesehatan dan kimia. Namun ada juga yang bertahan saja. Misalnya industri makanan dan minuman, konstrukti dan komunikasi. Sedangkan sektor yang terpuruk dan belum bangkit misalny perhotelan, ritel, mal, bioskop, gedung pertemuan dan propet. “Sektor ini yang perlu didorong untuk PEN. Utamanya, menyelamatkan sektor yang saat ini terpuruk supaya tidak jatuh terlalu dalam. Sekarang yang utama bukan tumbuh tapi bagaimana bertahan dan kalaupun terpuruk tidak terlaludalam sehingga harus tutup,” tambahnya.
Dana stimulus yang ada seharusnya ditujukan untuk menyelamatkan industri yang belum bangkit saat ini. Karena lebih sulit membangkitkan industri yang sudah bangkrut. “Jadi harus diupayakan agar industri tidak bangkrut. Bagaimana memberikan stimulus untuk mempertahankan industri supaya tidak bangkrut. Itu yang harus diperkuat. Dana ini untuk penyelamatan baru peningkatan,” pungkasnya.
Sedangkan Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, tentu yang paling mendesak yang harus dilakukan pemerintah untuk mempertahankan pertumbuhan dan pemulihan ekonomi di kuartal III hingga IV/2021 adalah percepatan penanganan pandemi Covid-19. Menurut Bhima, penurunan kasus secara nasional akan membangkitkan optimisme masyarakat untuk berbelanja.
Bhima berpandangan, secara paralel momentum ekspor yang meningkat pada kuartal II 2021 tentu perlu dioptimalkan pada kuartal III melalui penetrasi produk ekspor olahan bernilai tambah dan diversifikasi pasar ekspor. Negara mitra dagang dengan pemulihan tercepat dapat menjadi prioritas ekspor. Berikutnya, tutur Bhima, secara sektoral pemerintah perlu fokus pada sektor industri manufaktur dan pertanian.
"Kedua sektor ini jika digabung mampu menyerap 42,6% tenaga kerja dan 33,4% terhadap PDB," ujar Bhima kepada KORAN Sindo, di Jakarta, kemarin.
Dia sepakat bahwa pemerintah harus konsisten bertindak agar menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan tercipatnya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka kemiskinan. Menurut Bhima, untuk sektor pertanian perlu dukungan penuh dari pemerintah terkait stabilitas harga jual di level petani sehingga pertanian jadi sektor yang menarik. Regenerasi petani, kata Bhima, juga penting di mana angkatan kerja muda yang menganggur selama pandemi bisa terserap optimal di pertanian.
"Mencari pasar ekspor baru khususnya di tengah peluang naiknya permintaan bahan makanan secara global. Berikutnya terkait dengan penerapan teknologi untuk tunjang produktivitas sektor pertanian," ungkapnya.
Bhima membeberkan, untuk sektor industri kuncinya ada di integrasi antara produk lokal dengan digitalisasi. Semakin tinggi transaksi digital selama pandemi diharapkan memicu naiknya serapan barang industri dalam negeri. Karenanya tutur Bhima, pemerintah perlu mengatur soal barang impor di platform ecommerce lebih ketat lagi. Kemudian, pemerintah juga harus fokus pada pembiayaan kredit sektor industri.
"Fokus pembiayaan kredit ke sektor industri harus didorong dengan bunga rendah dan plafon lebih besar, baik dengan skema KUR maupun kredit bank umum," paparnya.
CELIOS menyarankan lima langkah yang tepat dan perlu dilakukan pemerintah untuk mendorong konsumsi rumah tangga dan menjaga daya beli di kuartal III. Pertama, pemberian bantuan sosial tunai minimal Rp1 juta hingga Rp1,5 jt per keluarga penerima, dengan jumlah keluarga penerima bantuan ditambah menjadi 15-25 juta. Kedua, bantuan uang sewa untuk pengusaha kecil di pusat perbelanjaan. Misalnya, bantuan uang sewa minimum 30-40% dari biaya sewa selama satu bulan hingga Agustus. "Bantuan PPN sewa ditanggung pemerintah belum cukup," tegasnya.
Ketiga, bagi usaha mikro kecil dan menenga (UMKM) yang beralih ke jual beli online, maka pemerintah bisa menyediakan subsidi internet gratis 1GB per pengusaha. Subsidi ini, kata Bhima, khusus saat di jam sibuk dari jam 8 pagi hingga jam 6 sore. Keempat, Pemberian subsidi ongkos kirim bagi produk lokal di marketplace. "Lima, perpanjangan restrukturisasi pinjaman bagi pelaku usaha UMKM yang kesulitan membayar cicilan pokok dan bunga," ucap Bhima.
(ynt)
Lihat Juga :
