Pembangunan Infrastruktur 5 KSPN Tetap Berjalan, PUPR Alokasikan Rp8,82 Triliun
Jum'at, 29 Mei 2020 - 08:27 WIB
loading...
Mendukung produktivitas di sektor pariwisata pada tatanan new normal di tengah Pandemi COVID-19, Kementerian PUPR terus menyelesaikan pekerjaan infrastruktur di 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Guna mendukung produktivitas di sektor pariwisata pada tatanan normal baru (new normal) di tengah Pandemi COVID-19, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menyelesaikan pekerjaan infrastruktur di 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Manado - Likupang.
“Dalam tatanan normal baru untuk hidup berdamai dengan Pandemi COVID-19, Pemerintah meyakini bahwa sektor ekonomi utama yang dapat rebound dengan cepat adalah sektor pariwisata. Untuk itu, tidak ada kegiatan pembangunan infrastruktur pada 5 KSPN yang dihentikan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta.
Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,82 triliun untuk pembangunan infrastruktur di 5 KSPN Prioritas tersebut yang dilaksanakan sejak 2019 hingga 2021. Rinciannya, pada Tahun Anggaran (TA) 2019 sebesar Rp1,67 triliun, TA 2020 sebesar Rp4,19 triliun dan TA 2021 sebesar Rp2,96 triliun. Adapun, TA 2021 merupakan paket lanjutan kontrak tahun jamak karena rekomposisi kontrak dan perubahan dari kontrak tahunan ke tahun jamak.
Untuk tahun 2020 anggaran sebesar Rp 4,19 triliun dialokasikan untuk 190 kegiatan, yaitu Danau Toba 70 kegiatan senilai Rp 1,38 triliun, Borobudur 32 kegiatan senilai Rp 1 triliun, Mandalika 21 kegiatan senilai Rp 600 miliar, Labuan Bajo 42 kegiatan senilai Rp 870 miliar dan Manado - Likupang 25 kegiatan senilai Rp 320 miliar.
33% dari 190 kegiatan sudah dimulai konstruksi fisiknya setara dengan Rp 1,47 triliun. Sementara kegiatan swakelola berjalan mencapai 19% senilai Rp 1,32 triliun untuk pembebasan lahan dan rumah swadaya. Sedangkan proses lelang berjalan mencapai 48% senilai Rp 1,39 triliun.
Infrastruktur KSPN yang dibangun Kementerian PUPR mencakup konektivitas seperti penanganan jalan dan jembatan, bidang sumber daya air seperti pembangunan tampungan air, dan infrastruktur pengendali banjir. Kemudian, bidang permukiman di antaranya penataan kawasan dan peningkatan kapasitas tempat pembuangan sampah dan bidang perumahan meliputi pembangunan sarana hunian pendukung kawasan pariwisata.
“Dalam tatanan normal baru untuk hidup berdamai dengan Pandemi COVID-19, Pemerintah meyakini bahwa sektor ekonomi utama yang dapat rebound dengan cepat adalah sektor pariwisata. Untuk itu, tidak ada kegiatan pembangunan infrastruktur pada 5 KSPN yang dihentikan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta.
Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,82 triliun untuk pembangunan infrastruktur di 5 KSPN Prioritas tersebut yang dilaksanakan sejak 2019 hingga 2021. Rinciannya, pada Tahun Anggaran (TA) 2019 sebesar Rp1,67 triliun, TA 2020 sebesar Rp4,19 triliun dan TA 2021 sebesar Rp2,96 triliun. Adapun, TA 2021 merupakan paket lanjutan kontrak tahun jamak karena rekomposisi kontrak dan perubahan dari kontrak tahunan ke tahun jamak.
Untuk tahun 2020 anggaran sebesar Rp 4,19 triliun dialokasikan untuk 190 kegiatan, yaitu Danau Toba 70 kegiatan senilai Rp 1,38 triliun, Borobudur 32 kegiatan senilai Rp 1 triliun, Mandalika 21 kegiatan senilai Rp 600 miliar, Labuan Bajo 42 kegiatan senilai Rp 870 miliar dan Manado - Likupang 25 kegiatan senilai Rp 320 miliar.
33% dari 190 kegiatan sudah dimulai konstruksi fisiknya setara dengan Rp 1,47 triliun. Sementara kegiatan swakelola berjalan mencapai 19% senilai Rp 1,32 triliun untuk pembebasan lahan dan rumah swadaya. Sedangkan proses lelang berjalan mencapai 48% senilai Rp 1,39 triliun.
Infrastruktur KSPN yang dibangun Kementerian PUPR mencakup konektivitas seperti penanganan jalan dan jembatan, bidang sumber daya air seperti pembangunan tampungan air, dan infrastruktur pengendali banjir. Kemudian, bidang permukiman di antaranya penataan kawasan dan peningkatan kapasitas tempat pembuangan sampah dan bidang perumahan meliputi pembangunan sarana hunian pendukung kawasan pariwisata.
(akr)
Lihat Juga :
