Perlu Solusi Komprehensif Agar Regulasi PLTS Atap Tak Bebani APBN dan PLN
Kamis, 19 Agustus 2021 - 16:36 WIB
loading...
Diskusi Roadmap Pengembangan EBT di Indonesia, Kamis (19/8/2021). Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah perlu mencari jalan tengah sebagai alternatif dari rencana Kementerian ESDM merevisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 49/2018 tentang Penggunaan Sistem PLTS Atap oleh konsumen PLN, agar APBN dan PLN tidak terbebani. Hal itu terkait dengan perubahan rasio ekspor-impor listrik dari 65% menjadi 100% dalam revisi tersebut, yang mengesankan menihilkan biaya saat listrik dari PLTS Atap dititipkan atau masuk ke jaringan PLN.
"Kalau di jaringan PLN harus bayar. Padahal salah satu misi BUMN itu untuk keuntungan. Kalau yang diuntungkan sebagian, maka tidak akan berlangsung lama," kata mantan Anggota Dewan Energi Nasional (2009-2014) Mukhtasor dalam diskusi bertajuk "Roadmap Pengembangan EBT di Indonesia" yang digelar E2S secara virtual, Kamis (19/8/2021).
Baca Juga: Revisi Regulasi PLTS Atap Perlu Libatkan Semua Pemangku Kepentingan
Mukhtasor mengaku telah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo dan menteri ESDM yang mengusulkan untuk mencari jalan tengah. Pasalnya, PLTS Atap penggunaan mahal, namun pemakaian sedikit. Kondisi ini menurutnya bisa membuat portofolio PLN tidak bagus.
"Persoalan di PLN justru kontribusinya bukan di PLN itu sendiri, tapi ada dari IPP (Independent Power Producer), sponsor dan lainnya. Untuk IPP feed in tariff maka harga akan naik dan ada risiko over supply,” kata guru besar Institut Teknologi 10 November Surabaya tersebut.
"Kalau di jaringan PLN harus bayar. Padahal salah satu misi BUMN itu untuk keuntungan. Kalau yang diuntungkan sebagian, maka tidak akan berlangsung lama," kata mantan Anggota Dewan Energi Nasional (2009-2014) Mukhtasor dalam diskusi bertajuk "Roadmap Pengembangan EBT di Indonesia" yang digelar E2S secara virtual, Kamis (19/8/2021).
Baca Juga: Revisi Regulasi PLTS Atap Perlu Libatkan Semua Pemangku Kepentingan
Mukhtasor mengaku telah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo dan menteri ESDM yang mengusulkan untuk mencari jalan tengah. Pasalnya, PLTS Atap penggunaan mahal, namun pemakaian sedikit. Kondisi ini menurutnya bisa membuat portofolio PLN tidak bagus.
"Persoalan di PLN justru kontribusinya bukan di PLN itu sendiri, tapi ada dari IPP (Independent Power Producer), sponsor dan lainnya. Untuk IPP feed in tariff maka harga akan naik dan ada risiko over supply,” kata guru besar Institut Teknologi 10 November Surabaya tersebut.
Lihat Juga :
