Perlu Solusi Komprehensif Agar Regulasi PLTS Atap Tak Bebani APBN dan PLN
Kamis, 19 Agustus 2021 - 16:36 WIB
loading...
A
A
A
Mukhtasor mengatakan, jika selisih harga listrik PLTS Atap dibayar oleh APBN, maka itu akan membebani keuangan negara. Itupun dengan asumsi negara mampu mengalokasikan dana khusus di APBN untuk investasi EBT. "Khusus PLTS Atap saya sampaikan ke Presiden ada jalan tengah bagi semua pemangku kepentingan dan menjadi model gotong royong sebagai bangsa," ujarnya.
Negara, tegas Mukhtasor, harus mengambil peran kepemimpinan dan terdepan dalam transisi energi dengan mengintegrasikannya lewat transisi industri nasional di bidang EBT di dalam negeri. "Saya tidak ingin solusinya parsial yang akan memberatkan negara. solusinya harus komprehensif dengan cara rantai pasok diperkuat karena sudah ada tinggal nanti business to business," ungkapnya.
Menurut Mukhtasor, jika pemerintah memberikan kompensasi atau insentif, jangan diberikan di hilir, namun di hulu. Caranya dengan menurunkan biaya modal. Di hulu industri pemasok PLTS diberikan kompensasi, akhirnya kalau pasang PLTS Atap harganya lebih murah dan PLN tidak akan terganggu.
Sementara, Kepala Ekonom The Indonesia Economic Intelligence Sunarsip menekankan soal kondisi pasokan listrik di Jawa dan Bali yang sudah kelebihan pasokan. Gagasan baru dengan mengembangkan EBT melalui PLTS Atap, tegas dia, harus diperhitungkan kondisi kelebihan pasokan yang terjadi saat ini.
"Jangan sampai pengembangan masif PLTS Atap malah membebani PLN dan keuangan negara. Yang menjadi catatan bahwa sebenarnya target rencana induk energi disusun dengan asumsi yang optimistis, padahal realisasinya kita tidak selalu mengalami pertumbuhan ekonomi sampai 7%," ujarnya.
Negara, tegas Mukhtasor, harus mengambil peran kepemimpinan dan terdepan dalam transisi energi dengan mengintegrasikannya lewat transisi industri nasional di bidang EBT di dalam negeri. "Saya tidak ingin solusinya parsial yang akan memberatkan negara. solusinya harus komprehensif dengan cara rantai pasok diperkuat karena sudah ada tinggal nanti business to business," ungkapnya.
Menurut Mukhtasor, jika pemerintah memberikan kompensasi atau insentif, jangan diberikan di hilir, namun di hulu. Caranya dengan menurunkan biaya modal. Di hulu industri pemasok PLTS diberikan kompensasi, akhirnya kalau pasang PLTS Atap harganya lebih murah dan PLN tidak akan terganggu.
Sementara, Kepala Ekonom The Indonesia Economic Intelligence Sunarsip menekankan soal kondisi pasokan listrik di Jawa dan Bali yang sudah kelebihan pasokan. Gagasan baru dengan mengembangkan EBT melalui PLTS Atap, tegas dia, harus diperhitungkan kondisi kelebihan pasokan yang terjadi saat ini.
"Jangan sampai pengembangan masif PLTS Atap malah membebani PLN dan keuangan negara. Yang menjadi catatan bahwa sebenarnya target rencana induk energi disusun dengan asumsi yang optimistis, padahal realisasinya kita tidak selalu mengalami pertumbuhan ekonomi sampai 7%," ujarnya.
Lihat Juga :
