Pembangunan Rendah Karbon Bisa Memulihkan Ekonomi dan Ramah Lingkungan

Hanya, seperti halnya Shinta Khamdani, Agus juga mengingatkan perlunya transisi yang mulus dan hati-hati. Terlebih, jika ada regulasi yang dinilai berpotensi memberatkan sektor dunia usaha, seperti penerapan pajak karbon (carbon tax).

“Memang dalam sebuah transisi atau perubahan, tentu ada pihak-pihak yang menang (diuntungkan) dan ada pihak yang tidak diuntungkan atau terganggu. Oleh karena itu, bagaimana menjadikan transisi menuju pembangunan rendah karbon ini bukan menjadi sebuah ancaman. Tentu yang tertinggal atau terkena dampak harus dibantu, harus ada safety net,” papar Agus. Hal sangat ditentukan oleh kemauan politik (political will) dari pemerintah dan parlemen (DPR).

Anggota Komisi VII DPR RI, Dyah Roro Esti menyebut, apa yang dilakukan pemerintah saat ini – khususnya dalam mengurangi tingkat emisi karbon di Tanah Air – telah sejalan dan berada di koridor yang ditetapkan dalam perjanjian Paris (Paris Agreement) yakni 29% pada tahun 2030 nanti.

“Tetapi dengan Pembangunan Rendah Karbon ini, pencapaian penurunan emisi karbon itu bisa mencapai 43% (jauh lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan),” kata dia di webinar yang sama.

Roro memastikan, DPR terus mengawal proses pembangunan rendah karbon ini, termasuk tahap demi tahap implementasinya. Bahkan berbagai dampak yang akan ditimbulkannya pun terus dikaji dan diantisipasi.

Lebih dari itu, DPR – khususnya Komisi VII DPR – juga memiliki kemauan politik (political will) untuk melaksanakan dan mewujudkan pembangunan rendah karbon tersebut. Pembahasan Rancangan Undang-undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) adalah salah satu contohnya.

DPR, kata Roro, juga menyadari apa saja dampak dari sebuah kebijakan paradigma pembangunan baru, khususnya dalam penggunaan energi ramah lingkungan bagi pelaku usaha. Begitu pun bagi masyarakat, khususnya dalam penyerapan dan penciptaan lapangan kerja baru yang seluas-luasnya.