Pembangunan Rendah Karbon Bisa Memulihkan Ekonomi dan Ramah Lingkungan
Selasa, 24 Agustus 2021 - 05:47 WIB
loading...
Pembangunan ekonomi Indonesia saat ini diarahkan ke pembangunan ekonomi yang rendah karbon. Paradigma baru pembangunan ini selain dinilai sejalan dengan komitmen global juga diyakini percepat pemulihan ekonomi. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pembangunan ekonomi Indonesia saat ini diarahkan ke pembangunan ekonomi yang rendah karbon . Paradigma baru pembangunan ini selain dinilai sejalan dengan komitmen global untuk mengurangi tingkat emisi karbon (sesuai dengan Paris Agreement) juga diyakini akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang terdampak Pandemi Covid-19.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) & Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa mengatakan, salah satu upaya memacu kembali laju perekonomian nasional adalah dengan menjalankan Pembangunan Ekonomi Rendah Karbon (LCD). Saat ini, pemerintah sedang menggodok berbagai kebijakan untuk mendorong pembangunan rendah karbon .
Baca Juga: Komit ESG, Pertamina Turunkan Emisi Karbon 3 Ribu Ton Per Tahun dari PLTS Badak LNG
Suharso menerangkan, pembangunan rendah karbon (LCD) merupakan salah satu prioritas nasional dan sekaligus menjadi instrumen utama untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Dengan instrumen ini diharapkan tercapai produktifitas ekonomi yang berkelanjutan sekaligus menurunkan dampak ekologi yang terjadi akibat kegiatan ekonomi yang efek rumah kaca.
Oleh karena itu lanjut dia, dibutuhkan strategi transformasi transisisi yang robust (kokoh), sustainable (berkelanjutan) dengan mempertimbangkan kesiapan sumberdaya, pendanaan, serta teknologi. Untuk mewujudkan hal ini dibutuhkan kolaborasi multipihak, yakni pemerintah dengan pihak-pihak yang terkait atau para pemangku kepentingan (stakeholders), khususnya dalam hal pendanaan.
Pemerintah, sebut Suharso, mengalokasi anggaran senilai Rp23,45 triliun – Rp34,52 triliun. Besaran nilai anggaran ini hanya 24% dari total anggaran yang dibutuhkan.
“Karena alokasi dana dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk mendukung program Low Carbon Development) ini masih 24% dari total dana yang dibutuhkan. Sedangkan 76% lainnya diharapkan dari non pemerintah,” kata Suharso dalam dalam webiner bertajuk “Collaboration for The Future Economy” dengan subtema “Pathway to Low Carbon Development in Indonesia” yang digelar Katadata.id di Jakarta.
Selain itu, langkah-langkah yang dijalankan semua pihak juga harus bersinergi yang seiring dan sejalan untuk mewujudkan pembangunan rendah karbon tersebut.
Kesiapan Pelaku Usaha
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) & Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa mengatakan, salah satu upaya memacu kembali laju perekonomian nasional adalah dengan menjalankan Pembangunan Ekonomi Rendah Karbon (LCD). Saat ini, pemerintah sedang menggodok berbagai kebijakan untuk mendorong pembangunan rendah karbon .
Baca Juga: Komit ESG, Pertamina Turunkan Emisi Karbon 3 Ribu Ton Per Tahun dari PLTS Badak LNG
Suharso menerangkan, pembangunan rendah karbon (LCD) merupakan salah satu prioritas nasional dan sekaligus menjadi instrumen utama untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Dengan instrumen ini diharapkan tercapai produktifitas ekonomi yang berkelanjutan sekaligus menurunkan dampak ekologi yang terjadi akibat kegiatan ekonomi yang efek rumah kaca.
Oleh karena itu lanjut dia, dibutuhkan strategi transformasi transisisi yang robust (kokoh), sustainable (berkelanjutan) dengan mempertimbangkan kesiapan sumberdaya, pendanaan, serta teknologi. Untuk mewujudkan hal ini dibutuhkan kolaborasi multipihak, yakni pemerintah dengan pihak-pihak yang terkait atau para pemangku kepentingan (stakeholders), khususnya dalam hal pendanaan.
Pemerintah, sebut Suharso, mengalokasi anggaran senilai Rp23,45 triliun – Rp34,52 triliun. Besaran nilai anggaran ini hanya 24% dari total anggaran yang dibutuhkan.
“Karena alokasi dana dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk mendukung program Low Carbon Development) ini masih 24% dari total dana yang dibutuhkan. Sedangkan 76% lainnya diharapkan dari non pemerintah,” kata Suharso dalam dalam webiner bertajuk “Collaboration for The Future Economy” dengan subtema “Pathway to Low Carbon Development in Indonesia” yang digelar Katadata.id di Jakarta.
Selain itu, langkah-langkah yang dijalankan semua pihak juga harus bersinergi yang seiring dan sejalan untuk mewujudkan pembangunan rendah karbon tersebut.
Kesiapan Pelaku Usaha
Lihat Juga :
