Kepastian Hukum Bisa Dorong Keberhasilan Pengembalian Duit BLBI
Senin, 06 September 2021 - 18:15 WIB
loading...
Pengembalian duit BLBI terus dikejar. Foto/ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Penyelesaian kasus penagihan utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) masih terus bergulir. Kasus kembali menghangat lantaran Satgas BLBI memanggil sejumlah nama yang diyakini terlibat dalam skandal tersebut.
Ekonom dari Center of Reform on Economics Indonesia (CORE) Yusuf Rendy mengatakan, pemerintah terlihat optimistis dan serius dalam mengejar para debitur melalui pembentukan Satgas BLBI. Menurutnya, progres sudah mulai terlihat juga dengan pemerintah mengumumkan pemanggilan kepada beberapa orang obligor untuk pemeriksaan awal walau ada yang mangkir.
Baca juga: Aktivis 98 Dukung Pemerintah Usut Tuntas BLBI
"Pemerintah juga sudah bergerak untuk menandai aset-aset dari para debitur. Arti dari semua ini adalah progres, dan kita masyarakat umum juga bisa ikut mengawasi," kata Yusuf kepada MNC Portal Indonesia, Senin (6/9/2021).
Jika debitur kooperatif, kata dia, diharapkan bisa menjadi pintu masuk bagi Satgas BLBI untuk mengurangi pokok dan bunga utang yang harus ditanggung pemerintah selama ini.
"Harapannya mengurangi pokok dan bunga utang BLBI, sehingga bisa mendorong lebih luasnya ruang belanja kebijakan fiskal untuk pos belanja yang sifatnya lebih produktif," katanya.
Cara lain menurut dia adalah dengan mendorong kepastian hukum dalam pengusutan kasus BLBI seperti aturan pemeriksaan dari korporasi itu sendiri, hingga konsekuensi hukum yang akan didapatkan korporasi.
Ekonom dari Center of Reform on Economics Indonesia (CORE) Yusuf Rendy mengatakan, pemerintah terlihat optimistis dan serius dalam mengejar para debitur melalui pembentukan Satgas BLBI. Menurutnya, progres sudah mulai terlihat juga dengan pemerintah mengumumkan pemanggilan kepada beberapa orang obligor untuk pemeriksaan awal walau ada yang mangkir.
Baca juga: Aktivis 98 Dukung Pemerintah Usut Tuntas BLBI
"Pemerintah juga sudah bergerak untuk menandai aset-aset dari para debitur. Arti dari semua ini adalah progres, dan kita masyarakat umum juga bisa ikut mengawasi," kata Yusuf kepada MNC Portal Indonesia, Senin (6/9/2021).
Jika debitur kooperatif, kata dia, diharapkan bisa menjadi pintu masuk bagi Satgas BLBI untuk mengurangi pokok dan bunga utang yang harus ditanggung pemerintah selama ini.
"Harapannya mengurangi pokok dan bunga utang BLBI, sehingga bisa mendorong lebih luasnya ruang belanja kebijakan fiskal untuk pos belanja yang sifatnya lebih produktif," katanya.
Cara lain menurut dia adalah dengan mendorong kepastian hukum dalam pengusutan kasus BLBI seperti aturan pemeriksaan dari korporasi itu sendiri, hingga konsekuensi hukum yang akan didapatkan korporasi.
Lihat Juga :
