Revisi PP Tembakau Harus Mempertimbangkan Kesejahteraan Petani
Jum'at, 10 September 2021 - 18:38 WIB
loading...
A
A
A
Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah juga menyampaikan perspektif kebijakan publik yang baik, penyusunan atau revisi sebuah peraturan pemerintah perlu disusun secara kolaboratif dan partisipatif dari masyarakat. Ia menilai proses revisi PP 109/2012 tidak memenuhi aspek tersebut, lantaran dilakukan dengan sangat tertutup tanpa adanya keterlibatan publik, maupun pihak-pihak terkait seperti petani, buruh rokok.
"Apa urgensinya melakukan revisi PP 109/2012? Saya juga tidak setuju revisi ini, secara asas penyusunan regulasi ini melanggar aspek transparansi, karena prosesnya sangat tertutup dan tidak melibatkan banyak stakeholders yang terdampak langsung terhadap revisi ini," kata dia.
Baca Juga: 4 Hal Ini Jadi Dasar Pemerintah Naikkan Cukai Rokok Tahun Depan
Tanpa adanya konsultasi dan partisipasi publik dan regulasi yang diciptakan dinilai Trubus juga tak akan efektif, karena akan memicu penolakan dari publik saat implementasinya. Pemerintah disebut Trubus juga perlu menghentikan pola menerbitkan regulasi dengan cara testing the water, menerbitkan regulasi serampangan dan kemudian membatalkannya saat diprotes publik.
"Apa urgensinya melakukan revisi PP 109/2012? Saya juga tidak setuju revisi ini, secara asas penyusunan regulasi ini melanggar aspek transparansi, karena prosesnya sangat tertutup dan tidak melibatkan banyak stakeholders yang terdampak langsung terhadap revisi ini," kata dia.
Baca Juga: 4 Hal Ini Jadi Dasar Pemerintah Naikkan Cukai Rokok Tahun Depan
Tanpa adanya konsultasi dan partisipasi publik dan regulasi yang diciptakan dinilai Trubus juga tak akan efektif, karena akan memicu penolakan dari publik saat implementasinya. Pemerintah disebut Trubus juga perlu menghentikan pola menerbitkan regulasi dengan cara testing the water, menerbitkan regulasi serampangan dan kemudian membatalkannya saat diprotes publik.
(nng)
Lihat Juga :
