30% Bansos Belum Tersalurkan, BPKP Ungkap Penyebabnya
Rabu, 15 September 2021 - 14:27 WIB
loading...
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran wajar terjadi. Perkaranya, terjadi perubahan data di lapangan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran wajar terjadi. Perkaranya, terjadi perubahan data di lapangan.
Bahkan, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut setidaknya ada 20% hingga 30% keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum menerima bansos. Hal itu karena terjadi perubahan data bansos .
Baca Juga: Anggaran Bansos untuk Anak Yatim Disepakati Rp11,3 Triliun
Meski demikian, pihaknya terus mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) dan pihak terkait untuk bersama-sama memperbaiki data-data yang mengalami perubahan.
"Itu akan selalu ada, dan akan selalu kita perbaiki. Masalah data ini akan selalu kita perbaiki karena akan berubah. Karena itu biasa saja itu yang 20 persen, 30 persen yang belum tersalurkan. Yang kita perbaiki itu lebih dari sekitar 50 persen," ujar Ateh saat ditemui di kawasan BPKP, Rabu (15/9/2021).
Baru-baru ini, kata dia, Kemensos mengantongi 5,9 juta data baru penerima bansos setelah dilakukan perbaikan. Ateh mengaku, sejak Covid-19 melanda telah berdampak pada pendapatan masyarakat, terjadi penyesuaian data bansos.
"Kalau data bansos memang data yang 2012, kita cleansing itu, kita perbaiki terus seiring dengan Covid-19 ini tambah terus, data baru pasti ada. Istilahnya yang tadi gak masuk dalam PKM, kini muncul baru, misalnya pedagang warung, pedagang kaki lima, inikan terus berubah. Setiap hari data-data itu terus berubah," ungkapnya.
Bahkan, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut setidaknya ada 20% hingga 30% keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum menerima bansos. Hal itu karena terjadi perubahan data bansos .
Baca Juga: Anggaran Bansos untuk Anak Yatim Disepakati Rp11,3 Triliun
Meski demikian, pihaknya terus mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) dan pihak terkait untuk bersama-sama memperbaiki data-data yang mengalami perubahan.
"Itu akan selalu ada, dan akan selalu kita perbaiki. Masalah data ini akan selalu kita perbaiki karena akan berubah. Karena itu biasa saja itu yang 20 persen, 30 persen yang belum tersalurkan. Yang kita perbaiki itu lebih dari sekitar 50 persen," ujar Ateh saat ditemui di kawasan BPKP, Rabu (15/9/2021).
Baru-baru ini, kata dia, Kemensos mengantongi 5,9 juta data baru penerima bansos setelah dilakukan perbaikan. Ateh mengaku, sejak Covid-19 melanda telah berdampak pada pendapatan masyarakat, terjadi penyesuaian data bansos.
"Kalau data bansos memang data yang 2012, kita cleansing itu, kita perbaiki terus seiring dengan Covid-19 ini tambah terus, data baru pasti ada. Istilahnya yang tadi gak masuk dalam PKM, kini muncul baru, misalnya pedagang warung, pedagang kaki lima, inikan terus berubah. Setiap hari data-data itu terus berubah," ungkapnya.
Lihat Juga :
