Tekan Penyebaran Covid-19, Kemenhub: Aturan Transportasi di Indonesia Tergolong Ketat
Kamis, 16 September 2021 - 13:09 WIB
loading...
Moderator dan para pembicara dalam Dialog Virtual Rabu Utama Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) - KPCPEN, Rabu (15/9/2021).
A
A
A
JAKARTA - Bersamaan dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlevel di seluruh Indonesia, pemerintah juga membuka kegiatan dan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di beberapa wilayah yang memenuhi persyaratan, termasuk dalam hal mobilitas.
Guna memastikan keamanan warga saat menggunakan moda transportasi, pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan yang harus ditaati bersama untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Regulasi untuk sektor transportasi saat pandemi, konsisten dan tidak begitu banyak mengalami perubahan dalam sebulan terakhir, kecuali untuk transportasi udara.
Hal ini dikatakan Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati, dalam Dialog Virtual Rabu Utama Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) - KPCPEN, Rabu (15/9/2021). “Untuk sektor transportasi, aturan di Indonesia tergolong ketat, karena pengguna transportasi umum diwajibkan tes Antigen atau PCR serta ada skrining vaksinasi,” ujar Adita.
(Baca juga:PPKM Level 3, Terminal Kalideres Tetap Berlakukan Kapasitas Penumpang 50%)
Dalam penyusunan kebijakan, pihaknya berkonsolidasi dan berkoordinasi dengan beberapa kementerian terkait, juga lembaga dan unsur-unsur yang berkepentingan lainnya. Pemerintah sebagai regulator, dikatakan Adita, tidak dapat bergerak sendirian untuk memastikan keamanan para pengguna transportasi.
“Kita butuh dukungan dari operator yang berinteraksi langsung dengan para penumpang untuk mengimplementasikannya di lapangan. Juga TNI, Polri, seluruh pihak terkait, serta masyarakat itu sendiri. Selain itu, idealnya, ada kesadaran dari masyarakat sebagai pelaksana kegiatan mobilitas, baik dengan transportasi umum maupun pribadi. Karena penerapan sanksi berpotensi untuk dilanggar,” tambah Adita.
(Baca juga:Jakarta Perpanjang PPKM Level 3, Anies Tak Henti-hentinya Ingatkan Hal Ini)
Guna memastikan keamanan warga saat menggunakan moda transportasi, pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan yang harus ditaati bersama untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Regulasi untuk sektor transportasi saat pandemi, konsisten dan tidak begitu banyak mengalami perubahan dalam sebulan terakhir, kecuali untuk transportasi udara.
Hal ini dikatakan Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati, dalam Dialog Virtual Rabu Utama Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) - KPCPEN, Rabu (15/9/2021). “Untuk sektor transportasi, aturan di Indonesia tergolong ketat, karena pengguna transportasi umum diwajibkan tes Antigen atau PCR serta ada skrining vaksinasi,” ujar Adita.
(Baca juga:PPKM Level 3, Terminal Kalideres Tetap Berlakukan Kapasitas Penumpang 50%)
Dalam penyusunan kebijakan, pihaknya berkonsolidasi dan berkoordinasi dengan beberapa kementerian terkait, juga lembaga dan unsur-unsur yang berkepentingan lainnya. Pemerintah sebagai regulator, dikatakan Adita, tidak dapat bergerak sendirian untuk memastikan keamanan para pengguna transportasi.
“Kita butuh dukungan dari operator yang berinteraksi langsung dengan para penumpang untuk mengimplementasikannya di lapangan. Juga TNI, Polri, seluruh pihak terkait, serta masyarakat itu sendiri. Selain itu, idealnya, ada kesadaran dari masyarakat sebagai pelaksana kegiatan mobilitas, baik dengan transportasi umum maupun pribadi. Karena penerapan sanksi berpotensi untuk dilanggar,” tambah Adita.
(Baca juga:Jakarta Perpanjang PPKM Level 3, Anies Tak Henti-hentinya Ingatkan Hal Ini)
Lihat Juga :
