Studi: Negara Berkembang Kena Jebakan Utang Rp5.390 Triliun ke China

Selain itu, pengaturan pembiayaan itu seringkali agak kurang jelas dan kurang informasi rinci, yang menyebabkan keengganan investor dalam beberapa tahun terakhir di beberapa negara berpenghasilan rendah dan menengah, seperti Zambia.

Namun, China telah lama membantah mendorong negara-negara berkembang ke dalam apa yang disebut jebakan utang, yang dapat membuka jalan bagi Beijing untuk menyita aset sebagai jaminan untuk kewajiban utang yang belum dibayar.

Namun, kekhawatiran telah muncul sejak awal inisiasi Sabuk dan Jalan tentang kemungkinan bahwa pinjaman bisa lebih tinggi daripada yang dilaporkan secara resmi di banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah. AidData secara kolektif memperkirakan bahwa utang yang tidak dilaporkan bernilai sekitar USD385 miliar atau sekitar Rp5.390 triliun.

"Selama era pra-Sabuk dan Jalan, sebagian besar pinjaman luar negeri China diarahkan kepada peminjam negara (yaitu, lembaga pemerintah pusat)," kata para peneliti. "Namun, transisi besar telah terjadi sejak itu: hampir 70% dari pinjaman luar negeri China sekarang diarahkan ke perusahaan milik negara, bank milik negara, kendaraan tujuan khusus, usaha patungan, dan lembaga sektor swasta."

Utang ini sering tidak muncul di neraca pemerintah negara, tetapi banyak yang dijamin oleh pemerintah mereka, mengaburkan batas antara utang swasta dan publik dan menciptakan tantangan fiskal bagi negara. Jaminan ini bisa eksplisit, atau implisit — dalam tekanan publik atau politik itu bisa memaksa pemerintah untuk menyelamatkan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan.

Para peneliti menemukan bahwa kewajiban utang negara-negara ini ke China secara signifikan lebih besar daripada perkiraan lembaga penelitian internasional, lembaga pemeringkat kredit, atau organisasi antar pemerintah. Laporan tersebut mengklaim bahwa 42 negara sekarang memiliki eksposur utang publik ke China yang melebihi 10% dari PDB mereka.