Jadi Isu Publik, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Harus Diaudit

Selasa, 19 Oktober 2021 - 14:33 WIB
loading...
A A A
"Contohnya BUMN diminta menerbitkan surat utang tapi dengan government back up atau government guarantee itu yang bisa dilakukan. Cuma kalau kita lihat ini kemudian menjadi soal laporan sama saja mau ada PMN dan pemerintah berutang secara langsung sama saja utang negara," jelasnya.

Baca Juga: Soal Pembengkakan Biaya Kereta Cepat, Tim Erick Thohir: Belum Ada Angka Pasti

Untuk tahun 2022 saja, lanjut Bhima, ruang fiskal semakin sempit, dimana bunga utang sudah Rp400 triliun lebih dan kewajiban bunga utang di 2022. "Ini belum tambahan opsi dari proyek Jakarta-Bandung, jadi bebannya bisa lebih besar di APBN," tuturnya.

Menurut Bhima pemerintah dari awal tidak konsisten untuk pemakaian modal. Jika dari awal menggunakan APBN, maka protes terhadap proyek ini dipastikan lebih banyak, karena proyek ini menyasar masyarakat menengah atas.

"Itu dia kalau logikanya menengah atas B2B karena orientasinya komersial dan profit, kalau menengah ke bawah, ada pengaspalan jalan di luar Jawa. Nah ini harusnya ke sana kalau menggunakan APBN, kalau subsidi menengah-atas jadi pertanyaan karena menggunakan APBN," cetusnya.
(fai)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
APBN Semester I 2026...
APBN Semester I 2026 Defisit Rp196,5 Triliun, Purbaya: Kinerja Fiskal Tetap Kuat
Purbaya Segera Temui...
Purbaya Segera Temui Kepala BGN, Bahas Pemotongan Anggaran MBG
Ekonom Beberkan Utang...
Ekonom Beberkan Utang Pemerintah Indonesia, Nilainya Tembus Segini
Bukan Cuma Harga Minyak,...
Bukan Cuma Harga Minyak, Tata Kelola APBN yang Buruk Jadi Biang Kerok Lemahnya Rupiah
Utang Luar Negeri Indonesia...
Utang Luar Negeri Indonesia Naik Tembus Rp8.030 Triliun di Akhir Mei 2026
Nindia Karya Rampungkan...
Nindia Karya Rampungkan Pembangunan 20 Sekolah Rakyat Tahap II di 4 Provinsi
Defisit APBN Semester...
Defisit APBN Semester I 2026 Capai Rp196,5 Triliun
Mendagri Paparkan Kinerja...
Mendagri Paparkan Kinerja Anggaran Kemendagri yang Tetap Optimal di Tengah Efisiensi
Fenomena Korupsi di...
Fenomena Korupsi di Era Pemerintahan Prabowo Subianto
Rekomendasi
Eksepsinya Dikabulkan,...
Eksepsinya Dikabulkan, Dokter Tifa Nyatakan Tetap Berjuang Bongkar Ijazah Jokowi
Hari Ini Kortas Tipikor...
Hari Ini Kortas Tipikor Polri Panggil Eks Wakapolri Oegroseno untuk Klarifikasi Lahan Sepolwan
Hangat dan Haru, Prabowo...
Hangat dan Haru, Prabowo Jamu Perwira TNI-Polri dan Orang Tua di Istana Usai Praspa 2026
Berita Terkini
Kunjungi Rest Area Cipularang,...
Kunjungi Rest Area Cipularang, COO Danantara Puji Transformasi Layanan Tol Jasa Marga
Harga Emas Naik 5 Ribu...
Harga Emas Naik 5 Ribu Hari Ini, Termurah Dijual Rp1.370.000
Lippoland Kembangkan...
Lippoland Kembangkan OAZE sebagai Pusat Kehidupan Baru di Cikarang
Kuasai 25% Kekayaan...
Kuasai 25% Kekayaan Miliarder AS: 144 Imigran Terkaya Pecahkan Rekor Rp39.261 Triliun
Jelang Mandatori SAF...
Jelang Mandatori SAF 1% di 2027, Pertamina Patra Niaga Percepat Ekosistem
Tren Penguatan IHSG...
Tren Penguatan IHSG Lanjut ke 6.346, Transaksi di Awal Sesi Cetak Rp627 Miliar
Infografis
UU DKJ Diteken Jokowi,...
UU DKJ Diteken Jokowi, Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved