Tekan Impor, Pembangunan Klaster Pangan Lokal Bisa jadi Terobosan
loading...
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian BUMN tahun telah menginisiasi pembentukan BUMN Klaster Pangan yang merupakan gabungan sejumlah perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang pangan.
Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.66/2021 yang diteken paa akhir Juli telah resmi membentuk Badan Pangan Nasional. Salah satu fungsi BPN adalah terkait pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui BUMN di bidang pangan.
"Sekarang sudah ada Undang-Undang Badan Pangan Nasional. Kalau kita mau, kalau mau serius, bisa. Kualitas (pangan) kita luar biasa. Allah SWT sudah memberikan sumber daya alam yang luar biasa, market yang besar. Apalagi kalau sinergi BUMN-nya bangun, apalagi kalau didukung swasta," kata Menteri BUMN Erick Thohir dalam pernyataannya pada pekan lalu, dikutip Jumat (29/10/2021).
Kehadiran BUMN Klaster Pangan menjadi salah satu terobosan yang diharapkan bisa mewujudkan ekosistem pangan nasional yang unggul dan berdaya saing, melalui penciptaan mata rantai produk pangan nasional yang lebih tertata dari hulu hingga hilir.
Dengan pengalaman perusahaan BUMN yang tergabung di dalamnya, BUMN Klaster Pangan lebih siap untuk bersinergi dan membangun kolaborasi, mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui ketersediaan, keterjangkauan, peningkatan kualitas, dan keberlanjutan.
Kendati demikian, mengingat masih tingginya ketergantungan Indonesia akan pangan impor untuk konsumsi dan bahan baku industri, diperlukan berbagai terobosan lainnya di samping BUMN Klaster Pangan tadi.
Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Rapsel Ali mengatakan, pemerintah harus mendorong peran swasta termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Khusus UMKM, penyediaan bahan baku, proses produksi dan teknologi, keuangan, pemasaran, Sumber Daya Manusia (SDM), dan penciptaan nilai tambah perlu menjadi perhatian.
Rapsel membeberkan terobosan lain yang bisa dilakukan, yaitu membangun klaster pangan lokal. “Pembangunan klaster pangan lokal berdasarkan pulau dan komoditasnya sangat penting dan memang sangat memungkinkan di Indonesia,” ujarnya.
Dengan kondisi geografis, tanah yang bagus, serta iklim tropis, berbagai jenis tanaman bisa tumbuh di Indonesia. Menurut Rapsel, itu adalah potensi luar biasa.
“Tanah di negeri ini dapat ditanami berbagai jenis tanaman. Dan kalau kalau masing-masing daerah memiliki potensi tanaman dan hasil pangan sendiri, itu akan luar biasa,” ujar politikus asal Sulawesi Selatan itu.
Menurut dia, klaster pangan berdasarkan pulau dan komoditi ini juga penting untuk menghindari terjadinya booming produk pangan tertentu yang merugikan petani.
“Kalau produksi tak terkendali, itu akan memicu oversupply yang dapat menciptakan disinsentif bagi petani kita. Dengan klaster pangan berdasarkan pulau dan komoditas, hal seperti ini kecil kemungkinan akan terjadi,” jelas menantu Wakil Presiden Ma’ruf Amin itu.
Dia melanjutkan, dalam hal ketahanan pangan, Indonesia memang harus cerdas dan memaksimalkan seluruh potensi. Dia pun meyakini Indonesia kelak bisa mendominasi pasar pangan dunia.
“Tujuan utama kita adalah untuk mengubah sistem pertanian pangan, menjadikannya lebih efisien, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan karena Indonesia harus mendominasi pasar pangan dunia,” tutur anggota Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia.
Dunia sendiri saat ini menghadapi kerawanan pangan akut yang telah meningkat secara dramatis. Hal ini disebabkan krisis ekonomi yang melanda dunia dan pandemi Covid-19 yang masih berlaanjut.
Dalam kaitannya dengan ketahanan pangan nusantara dan peran global, Rapsel berpendapat, kerja sama antar negara jauh lebih penting daripada sebelumnya. "Indonesia harus bisa berperan secara aktif," tandas pria kelahiran 6 Mei 1971.
Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.66/2021 yang diteken paa akhir Juli telah resmi membentuk Badan Pangan Nasional. Salah satu fungsi BPN adalah terkait pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui BUMN di bidang pangan.
"Sekarang sudah ada Undang-Undang Badan Pangan Nasional. Kalau kita mau, kalau mau serius, bisa. Kualitas (pangan) kita luar biasa. Allah SWT sudah memberikan sumber daya alam yang luar biasa, market yang besar. Apalagi kalau sinergi BUMN-nya bangun, apalagi kalau didukung swasta," kata Menteri BUMN Erick Thohir dalam pernyataannya pada pekan lalu, dikutip Jumat (29/10/2021).
Kehadiran BUMN Klaster Pangan menjadi salah satu terobosan yang diharapkan bisa mewujudkan ekosistem pangan nasional yang unggul dan berdaya saing, melalui penciptaan mata rantai produk pangan nasional yang lebih tertata dari hulu hingga hilir.
Dengan pengalaman perusahaan BUMN yang tergabung di dalamnya, BUMN Klaster Pangan lebih siap untuk bersinergi dan membangun kolaborasi, mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui ketersediaan, keterjangkauan, peningkatan kualitas, dan keberlanjutan.
Kendati demikian, mengingat masih tingginya ketergantungan Indonesia akan pangan impor untuk konsumsi dan bahan baku industri, diperlukan berbagai terobosan lainnya di samping BUMN Klaster Pangan tadi.
Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Rapsel Ali mengatakan, pemerintah harus mendorong peran swasta termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Khusus UMKM, penyediaan bahan baku, proses produksi dan teknologi, keuangan, pemasaran, Sumber Daya Manusia (SDM), dan penciptaan nilai tambah perlu menjadi perhatian.
Rapsel membeberkan terobosan lain yang bisa dilakukan, yaitu membangun klaster pangan lokal. “Pembangunan klaster pangan lokal berdasarkan pulau dan komoditasnya sangat penting dan memang sangat memungkinkan di Indonesia,” ujarnya.
Dengan kondisi geografis, tanah yang bagus, serta iklim tropis, berbagai jenis tanaman bisa tumbuh di Indonesia. Menurut Rapsel, itu adalah potensi luar biasa.
“Tanah di negeri ini dapat ditanami berbagai jenis tanaman. Dan kalau kalau masing-masing daerah memiliki potensi tanaman dan hasil pangan sendiri, itu akan luar biasa,” ujar politikus asal Sulawesi Selatan itu.
Menurut dia, klaster pangan berdasarkan pulau dan komoditi ini juga penting untuk menghindari terjadinya booming produk pangan tertentu yang merugikan petani.
“Kalau produksi tak terkendali, itu akan memicu oversupply yang dapat menciptakan disinsentif bagi petani kita. Dengan klaster pangan berdasarkan pulau dan komoditas, hal seperti ini kecil kemungkinan akan terjadi,” jelas menantu Wakil Presiden Ma’ruf Amin itu.
Dia melanjutkan, dalam hal ketahanan pangan, Indonesia memang harus cerdas dan memaksimalkan seluruh potensi. Dia pun meyakini Indonesia kelak bisa mendominasi pasar pangan dunia.
“Tujuan utama kita adalah untuk mengubah sistem pertanian pangan, menjadikannya lebih efisien, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan karena Indonesia harus mendominasi pasar pangan dunia,” tutur anggota Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia.
Dunia sendiri saat ini menghadapi kerawanan pangan akut yang telah meningkat secara dramatis. Hal ini disebabkan krisis ekonomi yang melanda dunia dan pandemi Covid-19 yang masih berlaanjut.
Dalam kaitannya dengan ketahanan pangan nusantara dan peran global, Rapsel berpendapat, kerja sama antar negara jauh lebih penting daripada sebelumnya. "Indonesia harus bisa berperan secara aktif," tandas pria kelahiran 6 Mei 1971.
(ind)