Menakar Skema Penyelamatan Garuda Indonesia di Tengah Lilitan Utang Jumbo
Senin, 08 November 2021 - 22:33 WIB
loading...
A
A
A
Terpenting, kata Edhi, ekuitas Garuda Indonesia bisa positif terlebih dahulu. Kalau kinerja Garuda positif, tentu akan ikut mempengaruhi pergerakan harga saham Garuda di pasar modal.
Bagaimana jika skema penyelamatan Garuda lewat aksi right issue? Menurut Edhi, aksi korporasi ini juga bagus buat memperbaiki ekuitas Garuda. Cuma, skema right issue biasanya paling tidak disukai oleh pemerintah.
Alasannya, skema ini tidak akan memberikan apa-apa, selain penambahan kepemilikan pemegang saham mayoritas di Garuda.
Lagi pula, kalau skema itu yang diambil, maka Garuda harus menggelar right issue secara besar-besaran. Misalnya, dana yang dibutuhkan Garuda sebanyak Rp 20 triliun, maka harus dihitung berapa jumlah saham yang harus dilepas dalam right issue.
Lalu, berapa harga saham right issue tersebut. Sebab saat ini, total jumlah saham Garuda Indonesia sekitar 25,9 miliar saham.
Dampak right issue, pastinya akan membuat kepemilikan saham eksisting akan terdilusi. Tentu, tidak semua pemegang saham Garuda setuju sahamnya terdilusi. Apalagi, jika harga saham rights issue Garuda di bawah harga saat mereka membeli saham Garuda di pasar modal.
"Efeknya, akan ada kerugian bagi investor dari selisih harga pembelian saham dan harga right issue Garuda. Namun, demi menyelamatkan maskapai dan reputasi di mata global, semua pihak harus berkorban, jika opsi itu yang dipilih," beber Edhi.
Baca Juga: Terlilit Utang Jumbo, Garuda Indonesia Kini Hanya Punya 125 Pesawat
Kendati demikian, opsi yang paling feasible untuk dilakukan menurut Edhi adalah opsi pertama, yakni menerbitkan obligasi. Sebab, dengan skema obligasi, pemerintah bisa sharing dengan BI untuk membeli surat utang yang diterbitkan Garuda. Pasalnya, jika lewat right issue, BI tidak bisa ikutan membeli saham Garuda.
“Dengan berbagai skema penyelamatan seperti itu, lessor harusnya akan bersikap kooperatif, ketimbang piutangnya tidak dibayar sama sekali. Tapi, pemerintah juga harus memperbaiki dan merombak manajemen Garuda, dengan figur manajemen yang bersih dan punya visi bagus untuk membangun Garuda ke depan," tandas Edhi.
Apapun skema penyelamatan Garuda yang diputuskan Kementrian BUMN, membutuhkan komitmen dan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah. Sebab, menurutnya penyelesaian masalah yang membelit Garuda Indonesia tidak mudah dan memiliki konsekuensi baik terhadap keuangan negara maupun reputasi Indonesia di mata investor global.
Bagaimana jika skema penyelamatan Garuda lewat aksi right issue? Menurut Edhi, aksi korporasi ini juga bagus buat memperbaiki ekuitas Garuda. Cuma, skema right issue biasanya paling tidak disukai oleh pemerintah.
Alasannya, skema ini tidak akan memberikan apa-apa, selain penambahan kepemilikan pemegang saham mayoritas di Garuda.
Lagi pula, kalau skema itu yang diambil, maka Garuda harus menggelar right issue secara besar-besaran. Misalnya, dana yang dibutuhkan Garuda sebanyak Rp 20 triliun, maka harus dihitung berapa jumlah saham yang harus dilepas dalam right issue.
Lalu, berapa harga saham right issue tersebut. Sebab saat ini, total jumlah saham Garuda Indonesia sekitar 25,9 miliar saham.
Dampak right issue, pastinya akan membuat kepemilikan saham eksisting akan terdilusi. Tentu, tidak semua pemegang saham Garuda setuju sahamnya terdilusi. Apalagi, jika harga saham rights issue Garuda di bawah harga saat mereka membeli saham Garuda di pasar modal.
"Efeknya, akan ada kerugian bagi investor dari selisih harga pembelian saham dan harga right issue Garuda. Namun, demi menyelamatkan maskapai dan reputasi di mata global, semua pihak harus berkorban, jika opsi itu yang dipilih," beber Edhi.
Baca Juga: Terlilit Utang Jumbo, Garuda Indonesia Kini Hanya Punya 125 Pesawat
Kendati demikian, opsi yang paling feasible untuk dilakukan menurut Edhi adalah opsi pertama, yakni menerbitkan obligasi. Sebab, dengan skema obligasi, pemerintah bisa sharing dengan BI untuk membeli surat utang yang diterbitkan Garuda. Pasalnya, jika lewat right issue, BI tidak bisa ikutan membeli saham Garuda.
“Dengan berbagai skema penyelamatan seperti itu, lessor harusnya akan bersikap kooperatif, ketimbang piutangnya tidak dibayar sama sekali. Tapi, pemerintah juga harus memperbaiki dan merombak manajemen Garuda, dengan figur manajemen yang bersih dan punya visi bagus untuk membangun Garuda ke depan," tandas Edhi.
Apapun skema penyelamatan Garuda yang diputuskan Kementrian BUMN, membutuhkan komitmen dan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah. Sebab, menurutnya penyelesaian masalah yang membelit Garuda Indonesia tidak mudah dan memiliki konsekuensi baik terhadap keuangan negara maupun reputasi Indonesia di mata investor global.
(akr)
Lihat Juga :
