Apindo Buka Suara Soal Dugaan Pemerasan Kapal Asing
loading...
Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani. Foto/Dok Okezone
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) buka suara ihwal permasalahan kedaulatan di perairan Indonesia, menyusul kabar yang beredar terkait oknum TNI Angkatan Laut (AL) yang menerima suap. Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani mengatakan, hal itu memberikan citra buruk kedaulatan perairan Nusantara di mata internasional.
"Kami mendapatkan statement dari suatu perusahaan maskapai pelayaran yang berbasis di Yunani, di situ disebutkan bahwa mereka memang pernah diinvestigasi oleh TNI AL. Namun, berdasarkan hukum di negara kita, memang tidak ditemukan suatu pelanggaran, sehingga mereka dilepaskan. Jadi, tidak ada penalty seperti yang dituduhkan," ujar Haryadi dalam konferensi pers virtual, Kamis (18/11/2021).
Apindo menyatakan mendukung sepenuhnya upaya penegakan hukum yang adil di wilayah perairan Indonesia terhadap kapal-kapal yang tidak memiliki perizinan alias ilegal, untuk ditindak. "Ini merupakan peringatan dari kami kepada maskapai pelayaran internasional untuk menghormati hukum dan keadulatan Indonesia," tandasnya.
Dia menambahkan, setiap kapal asing yang hendak bersandar di perairan Indonesia memang sudah disediakan tempatnya dan mereka harus bayar ke pemerintah Indonesia sebagai penerimaan negara bukan pajak.
"Apabila kapal asing ingin melakukan sandar atau membuang jangkar, itu sebaiknya dilakukan dengan cara resmi, sehingga tidak ada pelanggaran dan friksi-friksi yang membuat fitnah," tegasnya.
Sebelumnya, muncul pemberitaan mengenai sejumlah kapal asing yang diduga telah melakukan pembayaran masing-masing USD300.000 atau setara Rp4,2 miliar agar dibebaskan oleh Angkatan Laut Indonesia.
Pemberitaan tersebut sebelumnya tersebar di media nasional yang mengutip dari berita asing yang menyampaikan bahwa telah terjadi semacam praktik pemerasan yang dilakukan oleh TNI AL di perairan Indonesia.
"Kami mendapatkan statement dari suatu perusahaan maskapai pelayaran yang berbasis di Yunani, di situ disebutkan bahwa mereka memang pernah diinvestigasi oleh TNI AL. Namun, berdasarkan hukum di negara kita, memang tidak ditemukan suatu pelanggaran, sehingga mereka dilepaskan. Jadi, tidak ada penalty seperti yang dituduhkan," ujar Haryadi dalam konferensi pers virtual, Kamis (18/11/2021).
Apindo menyatakan mendukung sepenuhnya upaya penegakan hukum yang adil di wilayah perairan Indonesia terhadap kapal-kapal yang tidak memiliki perizinan alias ilegal, untuk ditindak. "Ini merupakan peringatan dari kami kepada maskapai pelayaran internasional untuk menghormati hukum dan keadulatan Indonesia," tandasnya.
Dia menambahkan, setiap kapal asing yang hendak bersandar di perairan Indonesia memang sudah disediakan tempatnya dan mereka harus bayar ke pemerintah Indonesia sebagai penerimaan negara bukan pajak.
"Apabila kapal asing ingin melakukan sandar atau membuang jangkar, itu sebaiknya dilakukan dengan cara resmi, sehingga tidak ada pelanggaran dan friksi-friksi yang membuat fitnah," tegasnya.
Sebelumnya, muncul pemberitaan mengenai sejumlah kapal asing yang diduga telah melakukan pembayaran masing-masing USD300.000 atau setara Rp4,2 miliar agar dibebaskan oleh Angkatan Laut Indonesia.
Pemberitaan tersebut sebelumnya tersebar di media nasional yang mengutip dari berita asing yang menyampaikan bahwa telah terjadi semacam praktik pemerasan yang dilakukan oleh TNI AL di perairan Indonesia.
(ind)
Lihat Juga :
