Di Wisuda IBS, Menteri PPN Ingatkan Pentingnya Produktivitas SDM

Minggu, 21 November 2021 - 19:04 WIB
loading...
Di Wisuda IBS, Menteri PPN Ingatkan Pentingnya Produktivitas SDM
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di acara wisuda STIE-IBS yang digelar secara hibrida, di ruang Auditorium Rachmat Saleh LPPI Kemang, Sabtu (20/11/2021). Foto/Ist
A A A
JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangungan Nasional ( PPN )/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, dalam 12 tahun terakhir, perekonomian Indonesia cenderung tumbuh di bawah potensinya. Suharso menyebut, rendahnya produktivitas menjadi salah satu alasannya.

"Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa mengapa kita masih lower midle income, salah satunya adalah tingkat produktivas kita yang masih rendah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (21/11/2021).

Hal itu diungkapkannya dalam sambutan di acara wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (STIE-IBS) Jakarta, Sabtu (20/11) lalu. Tingkat produktivitas yang masih rendah ini, kata dia, masih menjadi suatu isu dalam 30 tahun terakhir.



Faktor lainnya, sambung Suharso, Indonesia memiliki tingkat kompleksitas ekonomi yang sangat rendah, bahkan untuk tingkat Asia. Padahal, kemajuan sebuah negara ditentukan oleh tingkat kompleksitas ekonominya. Semakin tinggi kompleksitas ekonominya, maka negara itu semakin baik.

"Kompleksitas itu didorong oleh inovasi. Semoga para banker aware soal ini. Oleh karena itu, penting untuk fokus pada Human Capital Index, bukan lagi Human Development Index," tegasnya.

Suharso mengingatkan, peranan dunia perbankan sangat penting karena memberikan arah sebagai pemain utama dalam mengembangkan dan mendorong ekonomi ke depan. Karena itu, ujar dia, butuh upscaling dari SDM untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil.

Terkait dengan itu, Ketua STIE-IBS Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono menyampaikan bahwa sejak berdiri pada 2004, STIE-IBS telah menghasilkan 2.388 orang lulusan Strata 1. Menurut dia, seiring dengan program prioritas Pemerintah Indonesia Maju yaitu "Membangun SDM Unggul", maka IBS terus bertransformasi untuk berfokus mencetak lulusan-lulusan yang dapat memenuhi tuntutan tersebut.

"Dengan demikian, IBS dapat berkontribusi nyata terhadap peningkatan produktivitas kerja nasional dalam rangka berkompetisi di kancah regional dan internasional," tuturnya.

Dia menambahkan, secara rata-rata lulusan STIE IBS ratio langsung bekerja setelah lulus atau di bawah masa tunggu 3 bulan hampir mencapai 90%. "Lulusan STIE IBS menyebar ke segala penjuru baik di dalam dan luar negeri," ujarnya.

Sementara itu, dalam acara wisuda tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo juga menyampaikan orasi ilmiah bertema "Memasuki Era Transformasi ekonomi dalam Era Digital".



Dalam orasinya, ia menegaskan bahwa pandemi Covid-19 telah melebarkan ketimpangan di kelompok yang paling rentan, seperti anak muda dan perempuan, termasuk UMKM. Antara lain, karena kehilangan pendapatan atau kehilangan pekerjaan, termasuk kesulitan menjalankan bisnis bagi UMKM.

"Selain ketimpangan ekonomi pada kelompok yang paling rentan, ada juga sejumlah tantangan yang harus dihadapi di masa pandemi, seperti privasi data, praktik peminjaman online, hingga kesulitan akses ke infrastruktur digital," ucapnya.

Untuk menghadapi hal itu, lanjutnya, Indonesia perlu fokus pada keuangan digital dan inklusi keuangan. Indonesia juga harus mampu menjadi ekonomi yang produktif, sustainable, dan inklusif. "Itu semua tergantung bagaimana kita memanfaatkan digitalisasi," kata Dody.

Di dalam langkah pengembangan ekonomi digital, Bank Indonesia turut berperan dalam menerapkan ekosistem keuangan digital yang kondusif dan akseleratif. "Untuk itu, kami punya blue print yang berbasis digital untuk menavigasi perkembangan ekonomi digital," ujarnya.

Lebih jauh ia menuturkan, ada lima pilar dalam blue print tersebut, yakni mendorong inklusi keuangan, mendukung digitalisasi perbankan melalui open banking, perlu adanya jaminan interlinkage antara fintech dan perbankan guna hindari kasus zero banking, menyeimbangkan antara inovasi dengan stabilitas, dan menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi digital.
(fai)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2070 seconds (0.1#10.140)