Rakornas 5 Destinasi Wisata Super Prioritas, Kemenparekraf Fokus pada Destinasi & Sumber Daya Manusia

JAKARTA - Pengembangan destinasi dan sumber daya manusia serta pemberdayaan masyarakat akan menjadi fokus Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam upaya mempercepat pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di tahun depan.

Selain tentunya juga pada ruang lingkup pengembangan industri dan investasi, pengembangan promosi, product development and event, serta pengembangan produk ekonomi kreatif yang diharapkan dapat menggerakkan ekonomi dengan terbukanya lapangan kerja lebih luas.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno secara daring pada acara “Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas Tahun 2021” yang diselenggarakan Kemenkomarves, Rabu (1/12/2021).

"Pengembangan ke depan tersebut akan kami lakukan melalui kerja sama dan kolaborasi yang optimal dengan unsur pentahelix. Kita akan mengajak institusi pendidikan, pelaku usaha, komunitas, pemerintah daerah, serta media. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah fokus dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada pariwisata dan ekonomi kreatif," ujar Menparekraf Sandiaga Uno.

Baca Juga: Selamat! Menparekraf Sandiaga Uno Tetapkan 21 Daerah sebagai Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia 2021

Untuk pengembangan destinasi, Kemenparekraf akan menitikberatkan pada pengembangan dan penguatan atraksi, aksesibilitas, amenitas, serta ancillary. Diwujudkan melalui berbagai program seperti pengembangan destinasi wisata, sertifikasi pariwisata berkelanjutan, revitalisasi sarana di destinasi wisata, dan lainnya.

Begitu juga untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat. Yang akan dilakukan dengan program-program seperti sertifikasi kompetensi pariwisata, pendampingan SDM ekraf, wirausaha mandiri, juga pendampingan SDM desa wisata.

"Juga pengembangan ekonomi kreatif dengan beberapa program seperti Beli Kreatif Lokal. Kemarin (program) ini kita lakukan dengan Beli Kreatif Danau Toba, dan terbukti bisa mengangkat tiga kali lipat dari penjualan produk-produk ekonomi kreatif para pelaku UMKM di Danau Toba," kata Sandiaga.

"Kita kembangkan kesiapan produk ekonomi kreatif untuk tentunya dari segi promosi, produksi dan juga dari segi kualitas. Demikian juga dengan event-event daerah yang akan terus diperkuat," ujar Sandiaga.

Anggaran Kemenparekraf/Baparekraf yang disiapkan untuk percepatan pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di tahun depan sebesar Rp351,6 miliar. Jumlah tersebut naik 74,3 persen dari tahun anggaran 2021 yang sebesar Rp201,7 miliar.

"Alokasi dukungan anggaran Tahun 2022 sudah terpetakan untuk 5 destinasi super prioritas dan ini tentunya akan kita optimalkan," kata Sandiaga.

Dalam kesempatan itu, Menparekraf Sandiaga Uno juga berharap dukungan dari kementerian/lembaga terkait terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga dapat meningkatkan indeks daya saing pariwisata Indonesia. Khususnya pada pilar-pilar yang tingkat daya saingnya masih rendah. Seperti Environment Sustainability, Health and Hygiene, Tourist Service Infrastructure, Safety and Security, ICT Readiness serta Ground and Port Infrastructure.

Meski, ujar, Sandiaga, saat ini sudah banyak dukungan yang diberikan kementerian/lembaga terkait.

"Saya sudah lihat begitu giatnya pembangunan yang saat ini dilakukan. Mari wujudkan 5 destinasi pariwisata super prioritas betul-betul berkualitas dengan penuh totalitas," kata Sandiaga.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam kesempatan tersebut mengatakan Rakornas kali ini digelar untuk membahas sejumlah isu utama yang jadi fokus pemerintah untuk diselesaikan.

Ia mengatakan, berdasarkan hasil Rakornas Pengembangan Lima DPSP tahun 2020, telah disepakati sebanyak 101 isu agar dapat diselesaikan.

"Dalam perkembangannya, sebanyak 14 persen isu telah selesai, 55 persen isu sedang berjalan, 18 persen isu masih dalam pembahasan, dan 13 persen isu tertahan penyelesaiannya," kata Luhut.

Secara umum, kata Luhut, ada tiga faktor utama yang menyebabkan penyelesaian isu tersebut tidak dapat dilakukan di 2021. Di antaranya lantaran lahan yang belum clean and clear, refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19, serta pekerjaan dilakukan secara multiyears.

"Fokus pengembangan pada 2022 adalah penyelesaian isu-isu yang masih dalam pembahasan, tertahan, dan melanjutkan tahapan pembangunan yaitu pengelolaan. Oleh karena itu program 2022 agar berfokus pada peningkatan sumber daya manusia, mendorong investasi, dan pengembangan atau pengelolaan dengan prinsip blue, green, dan circular economy," kata Luhut.



Turut hadir dalam Rakornas tersebut, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo; Menteri BUMN, Erick Thohir; Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil; Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin; Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi; Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia; Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo; Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey; dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Sitti Rohmi Djalilah.