Dorong Investasi, KKP Ajak SKK Migas Kelola Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi
Kamis, 30 Desember 2021 - 09:34 WIB
loading...
Dalam rangka mendorong investasi di sektor kelautan dan perikanan khususnya dalam hal pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi di Indonesia, KKP membahasnya dengan SKK Migas. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Dalam rangka mendorong investasi di sektor kelautan dan perikanan khususnya dalam hal pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi di Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP ) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) membahas pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada Rabu, (29/12/2021) di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Pamuji Lestari menerangkan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengamanatkan KKP untuk menyelenggarakan urusan pemanfaatan ruang laut yang diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.
“Guna mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja, diperlukan dukungan dan komitmen dari semua pihak untuk mendorong investasi di laut. Oleh sebab itu, pertemuan ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi tentang pemanfaatan ruang laut khususnya pada sektor hulu minyak dan gas bumi,” terangnya.
Baca Juga: Kontribusi Pajak Industri Hulu Migas Lampaui Target Pemerintah
Tari juga menekankan, investasi yang dilakukan juga harus tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya laut, kesehatan laut dan menjaga lingkungan agar tidak rusak, sehingga apapun bentuk kegiatan yang memanfaatkan ruang laut termasuk minyak dan gas bumi, dilaksanakan dengan tetap berbasis ekologi.
Dalam pertemuan tersebut Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Pamuji Lestari menerangkan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengamanatkan KKP untuk menyelenggarakan urusan pemanfaatan ruang laut yang diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.
“Guna mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja, diperlukan dukungan dan komitmen dari semua pihak untuk mendorong investasi di laut. Oleh sebab itu, pertemuan ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi tentang pemanfaatan ruang laut khususnya pada sektor hulu minyak dan gas bumi,” terangnya.
Baca Juga: Kontribusi Pajak Industri Hulu Migas Lampaui Target Pemerintah
Tari juga menekankan, investasi yang dilakukan juga harus tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya laut, kesehatan laut dan menjaga lingkungan agar tidak rusak, sehingga apapun bentuk kegiatan yang memanfaatkan ruang laut termasuk minyak dan gas bumi, dilaksanakan dengan tetap berbasis ekologi.
Lihat Juga :
