Catatan Kedaulatan Pangan 2021 Telurkan 4 Rekomendasi

Lumbung di sini tidak terbatas dengan beras yang disimpan di dalam unit keluarga. Lumbung merupakan sistem pangan di unit keluarga sedulur sikep. Bagaimana pengaturan produksi, penyimpanan sampai pada konsumsi terdapat norma dan aturan main yang dipegang oleh sedulur sikep.

Kisah inspiratif ke-dua adalah adaptasi petani di Darim, indramayu dalam menghadapi perubahan iklim. Melalui sekolah lapang pertanian bio-intensif, para petani membalik cara dan Teknik dalam Bertani, dimana yang awalnya Jerami adalah limbah digubah menjadi bahan penambah potassium yang luar biasa dan menghemat biaya.

Perubahan perilaku dari memberlakukan Jerami ini sudah banyak merubah hal, selain berkaitan dengan efisiensi juga berkenaan dengan pengurangan inpur pertanian dari luar yang sangat syarat dengan emisi, dimana emisi ini sangat berpengaruh pada perubahan iklim.

Kisah inspiratif lainnya adalah bagaimana petani menerapkan standar dalam produksi beras yang lebih sehat dengan pendekatan sustainable rice platform (SRP). Pada pendekatan SRP ini juga mendorong adalah Forum Kabupaten Penghasil Beras Berkelanjutan.

Forum ini sebagai ruang kolaborasi antar pihak untuk dapat menciptakan ekosistem produksi-konsumsi beras yang inklusif, termasuk bagi petani agar mendapatkan harga yang layak.KRKP sepanjang tahun 2021 ini menjadi pelaku dan saksi atas pergulatan hal-hal di atas.

“Catatan kedaulatan pangan 2021 ini merupakan catatan tahunan pengalaman KRKP melalui program-programnya yang bersentuhan langsung dengan pelaku lapangan. Tidak sekedar cerita, namun kisah-kisah ini mengandung makna mendalam refleksi atas kebijakan untuk kedaulatan pangan,” ujar Koordinator Nasional KRKP, Said Abdullah di Jakarta, Jumat (31/12/2021).



Said Abdullah, menyampaikan bahwa perbaikan situasi pangan ini harus dilakukan secara tersistem, massif dan bersama-sama. Pemerintah harus segera memulai dengan serius dan tidak bisa sendiri. Persoalan pangan tidak bisa dilakukan secara sectoral dan tebang pilih.

Beberapa yang direkomendasikan oleh KRKP kepada pemerintah adalah:
1. Satu data pertanian yang terintegrasi, dan dikelola secara inklusif, transparan dan akuntabel. Data ini juga harus bisa dimanfaatkan parapihak secara adil, baik dalam proses pemakaan pengambilan kebijakan maupun pemanfaatan untuk mendukung tata-kelola pangan secara inklusif.
2. BAPANAS bisa memfokuskan pada pembenahan pengelolaan data pangan sebagai agenda pertama kerja badan baru ini. Badan baru ini harus menjadi pelopor bagi pembenahan tata kelola transformasi sistem pangan dan mendukung cita-cita kedaulatan pangan di Indonesia.
3. Kebijakan penguatan resiliensi sistem pangan komunitas. Penguatan resiliensi sistem pangan harus memperhatikan konteks dan karakteristik social-kultural masyarakat Indonesia yang beragam.
4. Untuk mendukung resiliensi sistem pangan, Pemerintah penting untuk mengembangkan prinsip dan indicator perberasan berkelanjutan, mendorong tumbuhnya inovasi dan kolaborasi lintas pihak dan memfasilitasi Forum Kabupaten Penghasil Beras Berkelanjutan.