Aplikasi Covid-19 Harus Bermuara di Pusat Data, Jangan Amburadul
Rabu, 10 Juni 2020 - 21:20 WIB
loading...
Salah satu aplikasi pelacak penyebaran corona bernama PeduliLindungi. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Sejak memasuki masa pandemi Covid-19 hingga masa adaptasi baru atau new normal bermunculan berbagai aplikasi mengenai pelacakan Covid-19 . Kalangan pengamat menilai aplikasi-aplikasi tersebut tidak akan efektif menangani wabah jika tak bersumber atau bermuara dari satu pusat data.
Pengamat teknologi dan informasi, Canny Watae mengatakan, semestinya aplikasi-aplikasi tersebut diedarkan ke publik bersifat tunggal. Dia beralasan, persoalan ini menyangkut wabah yang sifatnya borderless tidak mengenal batas-batas, baik administrasi, institusi dan segala batas yang lain. “Jangan amburadul. Jadi seharusnya, aplikasi itu bersifat tunggal di masyarakat,” ucapnya kepada SINDO Media di Jakarta, Rabu (10/6/2020). (Baca juga : Inovasi-Inovasi Perguruan Tinggi untuk Memerangi Pandemi Virus Corona )
Menurutnya, aplikasi berbeda berimplikasi pada saling bantah kevalidan data yang pada akhirnya tidak memberikan patokan jelas kepada publik atau masyarakat.
“Saya ragu, apakah developer aplikasi itu bisa melakukan validasi data yang mereka dapatkan,” ucapnya. Di sisi lain, masih ada persoalan komunikasi miskomunikasi dan informasi mengenai aplikasi tersebut.
“Setahu saya, aplikasi-aplikasi tersebut tidak menunjukkan posisi real time seseorang yang terkonfirmasi Covid, ataukah orang yang berada dalam pemantauan (ODP). Contoh, apakah aplikasi tersebut menunjukkan posisi real time seseorang ketika berpindah tempat?” ungkapnya. Baca : Lacak Penyebaran Corona, Aplikasi Mandiri Lawan Covid FC19S Diluncurkan )
Adapun penandaan zonasi dengan warna tertentu di dalam sebuah aplikasi harus menunjukkan kevalidan dalam batas waktu tertentu. “Katakanlah di sebuah rumah ada orang terdeteksi Covid sehingga dalam pemantauan, maka ketika ada ‘mark’ tanda merah dalam waktu 14 hari sudah harus dihapus, kecuali orang tersebut terdiagnosa positif,” ucapnya.
Canny menambahkan, cara komunikasi waspada by app dinilai tidak tepat jika tak didukung ketegasan institusi pemerintah. “Yang paling tepat menurut saya bisa dengan cara pesan singkat lewat SMS. Itu sangat penting dan menjangkau banyak orang. Sebab, belum tentu masyarakat mau mengakses internet lewat ponsel hanya untuk mengetahui perkembangan daerah yang mau dikunjunginya,” pungkasnya.
Pengamat teknologi dan informasi, Canny Watae mengatakan, semestinya aplikasi-aplikasi tersebut diedarkan ke publik bersifat tunggal. Dia beralasan, persoalan ini menyangkut wabah yang sifatnya borderless tidak mengenal batas-batas, baik administrasi, institusi dan segala batas yang lain. “Jangan amburadul. Jadi seharusnya, aplikasi itu bersifat tunggal di masyarakat,” ucapnya kepada SINDO Media di Jakarta, Rabu (10/6/2020). (Baca juga : Inovasi-Inovasi Perguruan Tinggi untuk Memerangi Pandemi Virus Corona )
Menurutnya, aplikasi berbeda berimplikasi pada saling bantah kevalidan data yang pada akhirnya tidak memberikan patokan jelas kepada publik atau masyarakat.
“Saya ragu, apakah developer aplikasi itu bisa melakukan validasi data yang mereka dapatkan,” ucapnya. Di sisi lain, masih ada persoalan komunikasi miskomunikasi dan informasi mengenai aplikasi tersebut.
“Setahu saya, aplikasi-aplikasi tersebut tidak menunjukkan posisi real time seseorang yang terkonfirmasi Covid, ataukah orang yang berada dalam pemantauan (ODP). Contoh, apakah aplikasi tersebut menunjukkan posisi real time seseorang ketika berpindah tempat?” ungkapnya. Baca : Lacak Penyebaran Corona, Aplikasi Mandiri Lawan Covid FC19S Diluncurkan )
Adapun penandaan zonasi dengan warna tertentu di dalam sebuah aplikasi harus menunjukkan kevalidan dalam batas waktu tertentu. “Katakanlah di sebuah rumah ada orang terdeteksi Covid sehingga dalam pemantauan, maka ketika ada ‘mark’ tanda merah dalam waktu 14 hari sudah harus dihapus, kecuali orang tersebut terdiagnosa positif,” ucapnya.
Canny menambahkan, cara komunikasi waspada by app dinilai tidak tepat jika tak didukung ketegasan institusi pemerintah. “Yang paling tepat menurut saya bisa dengan cara pesan singkat lewat SMS. Itu sangat penting dan menjangkau banyak orang. Sebab, belum tentu masyarakat mau mengakses internet lewat ponsel hanya untuk mengetahui perkembangan daerah yang mau dikunjunginya,” pungkasnya.
(ind)
Lihat Juga :
