Ibu Kota Baru Dibangun Pakai Duit Rakyat, Yakin Nggak Nambah Utang?

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani menjamin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat kendati digunakan untuk pembangunan ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) merupakan prioritas strategis nasional karena manfaatnya pada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan nasional, baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang.

"Pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan proyek strategis IKN berjalan dalam koridor pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan dalam jangka menengah-panjang," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu melalui pernyataannya, Kamis (20/1/2022).



Menurut dia pembangunan IKN sebelumnya sedikit tertunda karena fokus APBN lebih pada penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Namun saat ini bisa dieksuksi lantaran pemulihan ekonomi telah berada di jalur yang tepat.

Dia meyakinkan bahwa APBN dalam pembiayaan IKN dilaksanakan dengan terukur dalam koridor pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, dalam jangka pendek, anggaran IKN tidak akan mengganggu fokus pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Artinya, pemerintah bakal mengelola fiskal yang sehat agar APBN tetap mampu melakukan konsolidasi fiskal di tahun 2023 secara optimal sehingga pembangunan IKN tidak perlu menambah utang dari luar negeri. Di smaping itu, pemerintah juga terus mengendalikan biaya utang baik bunga dan pokok utang dalam batas toleransi sehingga dapat membuat ruang fiskal lebih fleksibel.



Pihaknya juga memperkirakan, APBN 2022 dengan defisit yang diperkirakan lebih kecil dari 4,85% Produk Domestik Bruto (PDB). Ke depan, dengan pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan berkualitas diiringi reformasi fiskal yang komprehensif, proyek strategis IKN juga dapat berjalan beriringan dengan konsolidasi fiskal yang sangat penting bagi stabilitas ekonomi Indonesia.