Mangkrak 17 Tahun, Kelanjutan Pelabuhan Adikarto Kulonprogo Butuh Sinkronisasi

Kamis, 20 Januari 2022 - 20:47 WIB
loading...
Mangkrak 17 Tahun, Kelanjutan Pelabuhan Adikarto Kulonprogo Butuh Sinkronisasi
Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Hariyono menjelaskan, Pelabuhan Adikarto merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang harus segera diselesaikan. Foto/Dok
A A A
KULONPROGO - Pelabuhan Adikarto Kulonprogo yang mangkrak dan tak berfungsi selama 17 tahun didorong untuk diselesaikan pembangunannya. Dimana pembangunannasional merupakan akumulasi dari capaian pembangunan pusat dan daerah.

Demikian disampaikan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Dirjen Bina Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Hariyono dalam sambutan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (19/1/2022).

Baca Juga: Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto Terkendala, Menteri Sakti Bawa Ahli ITB

Menindaklanjuti Rapat Koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY, Kemendagri dalam hal ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Bangda melakukan kunjungan ke Pelabuhan Adikarto Kulonprogo yang mangkrak dan tak berfungsi selama 17 tahun, Kamis (20/1/2022).

Kunjungan dipimpin Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) II, Iwan Kurniawan. Hadir di lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kulonprogo Wakhid, Kepala dinas kelautan dan perikanan DIY Bayu Mukti Sasongka dan Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulonprogo Armansyah Gatot Subroto.

Iwan menjelaskan, Pelabuhan Adikarto merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang harus segera diselesaikan. "Kehadiran kami adalah untuk melakukan sinkronisasi kepada Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dan Pemerintah Daerah, agar Pelabuhan ini dapat segera diselesaikan dengan baik dan segera," jelas Iwan.



Mangkrak 17 Tahun, Kelanjutan Pelabuhan Adikarto Kulonprogo Butuh Sinkronisasi


Dilanjutkan Iwan, Kemendagri akan memfasilitasi pertemuan dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

"Kita dorong MOU, kemudian kita buat rencana aksinya. Harapan kami ada kontribusi yang diberikan oleh provinsi dan kabupaten/kota. Bicara soal tempat pelelangan ikan ini menjadi tanggungjawab kita semua," kata Iwan.
Halaman :
Mungkin Anda Suka
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.2908 seconds (11.210#12.26)