Kenaikan Cukai Rokok Dinilai Bakal Suburkan Rokok Ilegal

JAKARTA - Sikap pemerintah yang tetap menaikan harga jual eceran (HJE) dan cukai rokok disayangkan sejumlah pihak. Kenaikan cukai rokok sebesar 12,5% tidak akan menurunkan prevalensi masyarakat merokok, tapi justru menutup kesempatan kerja di industri rokok karena banyak pabrik yang berpotensi mengurangi tenaga kerja.



“Konsumsi rokok saat ini faktanya memang meningkat akan tetapi itu juga didorong oleh makin maraknya peredaran rokok illegal. Juga diakibatkan oleh peralihan para perokok dari rokok ber-merk kepada rokok illegal dan tingwe atau tembakau lintingan yang harganya jauh lebih ekonomis. Sementara rokok bermerek yang legal karena cukai rokok dan harga jual ecerannya dinaikkan, menjadi semakin mahal,” papar Ketua Koalisi Tembakau, Bambang Elf, dalam keterangannya, Jumat (28/1/2022).

Lebih lanjut Bambang menjelaskan, pihaknya sudah mengusulkan kepada pemerintah untuk menurunkan cukai rokok karena yakin dengan turunnya cukai akan mengurangi produksi rokok illegal. Jika cukai rokok turun, rokok ilegal juga akan turun, pemasukan negara dari cukai rokok justru akan meningkat.

Menurut Bambang pendemi yang berimbas pada resesi ekonomi, menjadikan petani dan para pelaku industri hasil tembakau juga mengalami kesulitan. Pemerintah pun mengalami kesulitan ekonomi karena dana dari APBN sebagian digunakan untuk penanganan Covid 19.

“Menurut saya kenaikan cukai tahun 2022 sebesar 12,5% sangat eksesif. Harusnya kenaikannya bisa ditekan, karena sampai saat ini proses recovery ekonomi karena pendemi belum pulih,” tegas Bambang.



Lebih lanjut Bambang juga berpendapat, kenaikan cukai rokok ini berpotensi punya pengaruh negatif terhadap sektor ketenagakerjaan, terutama di sektor industri hasil tembakau (IHT). Namun karena keputusan kenaikan cukai sudah diambil pemerintah, pihaknya hanya bisa menurut.

“Dari sisi buruh atau ketenagakerjaan, kenaikan cukai rokok yang sangat besar ini berpotensi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Apabila mengakibatkan pengurangan tenaga kerja, maka tahun 2023 pemerintah harus memberikan kompensasi dengan tidak menaikkan cukai rokok,” tegas Bambang.

Pendapat yang sama disampaikan pengamat kebijakan publik yang juga direktur Public Trust Institute (PTI), Hilmi Rahman Ibrahim. Menurut Hilmi, kebijakan yang diambil pemerintah dengan menaikkan cukai rokok pada saat ekonomi Indonesia sedang mengalami resesi adalah kurang tepat. Harusnya pada saat kita mengalami resesi, kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang mendorong pemulihan ekonomi.

“Kita tidak boleh menutup mata, Industri hasil tembakau nasional menyerap jutaan tenaga kerja, menggerakkan sektor ekonomi. Sedikit banyak, industri hasil tembakau membantu pemulihan ekonomi dengan menggerakan sektor ekonomi ril,” tegas Hilmi Rahman Ibrahim.

Lebih lanjut, Hilmi menjelaskan, jika pemerintah benar-benar ingin menurunkan prevalensi masyarakat merokok, harus dilakukan sosialisasi secara benar dan teratur sejak anak usia dini agar di kemudian hari tidak merokok. Kenyataannya, tampak tidak ada sosialisasi pencegahan anak merokok yang dilakukan secara benar dan baik termasuk di sekolah.



Bambang Elf berharap pemerintah mempunyai peta jalan atau road map yang jelas tentang industri rokok. Sehingga bisa dipastikan setiap tahun berapa kenaikan cukai rokoknya. Jadi bisa diantisipasi oleh masyarakat IHT.