Dihantam Kebijakan Keras Beijing, Harta 3 Pengusaha Properti Papan Atas China Raib Rp428,6 T

BEIJING - Hari-hari kejayaan sektor properti yang mendominasi daftar orang terkaya China tampaknya bakal berakhir. Kebijakan keras Beijing dengan mereformasi sektor real estate nasional telah dibayar mahal oleh tiga pengembangkan properti teratas di Negeri Tirai Bambu -julukan China- tersebut.

Tiga pengusaha papan atas properti China melihat kekayaan mereka secara kolektif telah anjlok sebesar USD30 miliar setara Rp428,6 triliun (Kurs Rp14.288 per USD) sejak Daftar Miliarder Dunia diterbitkan pada bulan April.



Lenyapnya harta kekayaan dirasakan oleh orang-orang kaya China seperti Hui Ka Yan, Yang Huiyan dan Sun Hongbin. Kondisi ini jadi sinyal bahwa masa kejayaan pertumbuhan dua digit dalam penjualan dan keuntungan real estat China sudah berakhir dan kerugian lebih besar terus membayangi.

"Real estat mungkin akan diubah menjadi layanan publik seperti utilitas," kata Hong Hao, managing director dan kepala penelitian di Bocom International di Hong Kong.

"Margin keuntungan akan terbatas dan tidak ada yang akan diizinkan menghasilkan banyak uang," sambungnya.

Analis mengatakan, Presiden China Xi Jinping membayangkan pasar yang relatif tenang dimana para pengembang bakal membangun perumahan yang lebih terjangkau. Pemimpin negara itu bertekad mengekang pinjaman yang berlebihan di sektor properti.

Xi Jinping juga ingin menghentikan kenaikan harga real estat yang meroket dan rata-rata telah membebani keuangan rumah tangga, menghalangi mereka untuk membelanjakan lebih banyak uang pada bidang-bidang seperti membesarkan anak, dan memperburuk kesenjangan kekayaan antara orang kaya dan miskin yang terus melebar di negara itu.

Miliarder Hui Ka Yan menanggung beban dari kebijakan tersebut. China Evergrande Group meminta kreditor lepas pantai agar lebih bersabar dengan tidak mengambil "tindakan hukum agresif" ketika perusahaan merumuskan rencana restrukturisasi.

Evergrande, yang pernah menjadi pengembang terbesar di China, telah terjebak dalam krisis likuiditas setelah China menetapkan batas pinjaman dan mengeluarkan kebijakan "tiga garis merah" pada Agustus 2020.