Ogah Dituding Raup Cuan dari Proyek IKN Nusantara, Begini Jawaban Bos Arsari Group

JAKARTA - Pemilik Perusahaan Arsari Group, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, tudingan yang disampaikan terkait keuntungan yang didapat dari adanya pembangunan proyek Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur tidak benar. Hashim menjelaskan, bahwa memang sudah sejak lama tepatnya tahun 2007 memilik banyak lahan di Kalimantan Timur khususnya di sekitar yang akan dibangun IKN seperti kota Balikpapan dan Samarinda.

Baca Juga: KSP: Pemindahan IKN Wujud Keseriusan Indonesia Hadapi Pemanasan Global

Pada tahun 2007 tersebut Hashim membeli HPH (Hak Penguasaan Hutan) seluas 266.000 hektare, tahun 2013 Hashim mengaku melepaskan seluas 93.000 hektare untuk masyarakat setempat berupa HPL. "Berarti masyarakat bisa pakai boleh seperlunya, tentu dengan seizin dari kepala daerah, ada 3 bupati di wilayah saya," ujar Hashim dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (8/2/2022).

Sedangkan saat ini Hashim memiliki lahan seluas 173.000 hektare kurang lebih berupa HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dan 447 berupa HGB (Hak Guna Bangunan). Lahan tersebut dimilik atas perusahaan ITCI KU (International Timber Corporation Indonesia Kartika Utama).

Menurutnya lahan tersebut hanya sedikit yang beririsan dengan IKN. Walaupun ada beberapa yang berada di daerah penyangga IKN. Namun untuk lahan yang akan dilakukan pembangunan IKN menurut Hashim lahannya banyak di kuasai oleh ICTI HM (Hutani Manunggal).

"Ada sedikit di daerah penyangga, mungkin yang harus ditanyakan adalah pemiliki ICTI HM karena hampir semuanya ibu kota baru akan dibangun dilahan beliau, saya kira lebih tepat terkait penggunaan lahan atau rencana penggunaan lahan itu tanya ke pemilik perusahan ICTI HM," sambungnya.

Hashim mengatakan, tidak ada rencana untuk menjual dan memberikan lahanya kepada pemerintah terkait tudingan pemilikan lahan yang akan di gunakan untuk membangun IKN.

"Saya sudah memberikan ke negara 93.000 hektare 8 tahun lalu, saya merasa tidak punya kewajiban untuk menyerahkan lagi, saya waktu itu menyerahkan juga tidak dapat kompensasi, tapi saya kira tidak apa-apa," lanjutnya.

Selanjutnya terkait penyuplai air bersih di IKN, Hashim mengatakan hanya kebetulan dibangun di kawasan dekat dari IKN Nusantara yang berjarak kurang lebih 25 KM. Namun air tersebut akan di suply untuk daerah Balikpapan, Samarinda, serta Penajam Paser Utara.

"Tujuan dari proyek air bersih saya tiga tahun sebelum pak Jokowi menetapkan lokasi IKN baru, ini yang saya sampaikan, seolah-olah ini adalah rejeki bagi-bagi proyek pemerintah bagi petinggi, supaya mendapat dukungan politik seolah-olah," sambungnya.

Sambung Hashim menjelaskan, proyek tersebut adalah untuk melayani masyarakat di daerah tersebut atas perintaan dari masyarakat Kalimantan Timur. "Saya bertemu dengan walikota Balikpapan waktu itu, dan sangat senang dan disambut rencana kami, karena masyarakat Balikpapan sangat memerlukan air bersih, demikian di Samarinda dan kota lain," tutur Hashim.

Diterangkan olehnya untuk menyuply air bersih ke IKN Nusantara sampai saat ini belum ada kontrak dari pemerintah. Meski demikian Hashim berharap besar mendapatkan kontrak tersebut.

"Kontrak belum ditantangani, sangat besar harapan dong untuk di tandatangani," kata Hashim.

Baca Juga: PNS Anak Buah Luhut dan Airlangga Bakal Pindah Duluan ke Ibu Kota Baru, Kapan?

Sedangkan untuk pembangunan pelabuhan di teluk Balikpapan yang ditujukan untuk hilir mudik logistik untuk pembangunan IKN, Hashim mengatakan tidak benar. Padahal digambarkan dalam dokumen rencana tata ruang kawasan strategis nasional calon ibu kota negara yang diterbitkan Kementerian ATR/BPN, PT ITCI KU akan membangun pelabuhan di teluk Balikpapan.

"Saya kira itu tidak benar, itu fake news, saya punya pelabuhan yang saya beli dari perusahaan Amerika tahun 2007, termasuk komplek 2 dermaga, dan saya sama sekali tidak ada rencana untuk membangun pelabuhan," tutur Hashim.

"Tapi kalau ditawarkan pemerintah, ya sayakan seorang pengusaha," pungkasnya.