JHT Masih Bisa Dicairkan Sebelum Usia 56, Ini Penjelasan BPJamsostek
Sabtu, 12 Februari 2022 - 11:45 WIB
loading...
Petugas memberikan layanan di kantor BPJamsostek Cabang Surabaya Tanjung Perak, Jawa Timur. Foto/Dok SINDOnews/Ali Masduki
A
A
A
JAKARTA - Polemik aturan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) yang hanya bisa dilakukan saat usia 56 tahun masih bergulir. BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek pun buka suara.
BPJamsostek menilai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 tahun 2022 sesuai dengan amanah UU Nomor 40 tahun 2004.
UU tersebut menyatakan bahwa program JHT bertujuan untuk menjamin peserta menerima uang tunai pada saat memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Sehingga, pekerja memiliki tabungan ketika memasuki masa pensiun.
Baca juga: Tuai Kontroversi, Ini Versi Lengkap Peraturan Baru Menaker soal JHT
Pps Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJamsostek Dian Agung Senoaji mengatakan, peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memenuhi syarat masih bisa mencairkan sebagian saldo JHT sebesar 30% untuk kepemilikan rumah atau 10% untuk keperluan lain.
“Peserta masih bisa melakukan pencairan sebagian saldo JHT sebesar 30% untuk kepemilikan rumah atau 10% untuk keperluan lain dengan ketentuan minimal kepesertaan selama 10 tahun,” ujarnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (12/2/2022).
Baca juga: Demi Santunan BPJS, Pria di Gowa Palsukan Dokumen Kematian Orang Lain
Adapun untuk pencairan saldo JHT secara penuh hanya dapat dilakukan saat peserta mencapai usia 56 tahun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
“Tak hanya itu, peserta program JHT juga bisa memanfaatkan fasilitas Manfaat Layanan Tambahan (MLT) berupa bunga ringan untuk Pinjaman uang muka perumahan (PUMP) maksimal Rp150 juta,” terang Dian.
Dia melanjutkan, MLT juga bisa untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maksimal Rp500 juta, dan Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) maksimal Rp200 juta. “Bahkan peserta juga dapat melakukan take over KPR dari skema umum atau komersial menjadi skema MLT,” imbuhnya.
Sebagai catatan, Permenaker yang baru mulai berlaku pada 4 Mei 2022 atau tiga bulan bulan terhitung sejak diundangkan tanggal 4 Februari 2022.
“BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Penyelenggara siap menjalankan program JHT dan JKP sesuai dengan regulasi yang berlaku,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memutuskan, pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT hanya dapat dicairkan saat usia peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 56 tahun.
Keputusan itu tertuang dalam Permenaker Nomor 2/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua yang disahkan pada 4 Februari 2022 lalu.
BPJamsostek menilai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 tahun 2022 sesuai dengan amanah UU Nomor 40 tahun 2004.
UU tersebut menyatakan bahwa program JHT bertujuan untuk menjamin peserta menerima uang tunai pada saat memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Sehingga, pekerja memiliki tabungan ketika memasuki masa pensiun.
Baca juga: Tuai Kontroversi, Ini Versi Lengkap Peraturan Baru Menaker soal JHT
Pps Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJamsostek Dian Agung Senoaji mengatakan, peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memenuhi syarat masih bisa mencairkan sebagian saldo JHT sebesar 30% untuk kepemilikan rumah atau 10% untuk keperluan lain.
“Peserta masih bisa melakukan pencairan sebagian saldo JHT sebesar 30% untuk kepemilikan rumah atau 10% untuk keperluan lain dengan ketentuan minimal kepesertaan selama 10 tahun,” ujarnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (12/2/2022).
Baca juga: Demi Santunan BPJS, Pria di Gowa Palsukan Dokumen Kematian Orang Lain
Adapun untuk pencairan saldo JHT secara penuh hanya dapat dilakukan saat peserta mencapai usia 56 tahun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
“Tak hanya itu, peserta program JHT juga bisa memanfaatkan fasilitas Manfaat Layanan Tambahan (MLT) berupa bunga ringan untuk Pinjaman uang muka perumahan (PUMP) maksimal Rp150 juta,” terang Dian.
Dia melanjutkan, MLT juga bisa untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maksimal Rp500 juta, dan Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) maksimal Rp200 juta. “Bahkan peserta juga dapat melakukan take over KPR dari skema umum atau komersial menjadi skema MLT,” imbuhnya.
Sebagai catatan, Permenaker yang baru mulai berlaku pada 4 Mei 2022 atau tiga bulan bulan terhitung sejak diundangkan tanggal 4 Februari 2022.
“BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Penyelenggara siap menjalankan program JHT dan JKP sesuai dengan regulasi yang berlaku,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memutuskan, pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT hanya dapat dicairkan saat usia peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 56 tahun.
Keputusan itu tertuang dalam Permenaker Nomor 2/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua yang disahkan pada 4 Februari 2022 lalu.
(ind)
Lihat Juga :
