Penolakan Aturan Baru JHT Menggema, Menaker Ida: Saya Memahami dan Mendengar
Senin, 14 Februari 2022 - 21:37 WIB
loading...
Menaker Ida Fauziyah akhirnya merespon protes dan kecaman buruh terkait aturan baru Jaminan Hari Tua (JHT) yang baru bisa dicairkan saat usia 56 tahun. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziyah akhirnya merespon protes dan kecaman buruh terkait Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur terkait Jaminan Hari Tua (JHT) yang baru bisa dicairkan saat usia 56 tahun. Tercatat sudah ada 360.000 menandatangani petisi penolakan terhadap aturan baru JHT itu.
"Yang terjadi di masyarakat beberapa waktu ini terutama terkait kebijakan baru program jaminan sosial yang kita miliki yaitu program JHT, saya sangat memahami dan mendengar dengan seksama atas semua respon dari berbagai pihak terutama teman-teman pekerja dan buruh , maupun Serikat Pekerja, Serikat buruh," ujar Menaker Ida dalam keterangannya di Jakarta, Senin (14/2/2022).
Baca Juga: Airlangga Sebut JKP Lebih Efektif dari JHT, Pekerja Dapat Rp10,5 Juta Dibanding Rp7,19 Juta
Dia pun menjelaskan, tentang Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 ini ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2002 yang lalu dan diundangkan pada tanggal 4 Februari 2022 setelah melalui proses dan waktu yang cukup panjang dalam pembahasannya.
"Permenaker ini dikeluarkan tentunya setelah mempertimbangkan hasil kajian dan hasil diskusi maupun konsultasi dengan berbagai pihak antara lain Dewan Jaminan Sosial Nasional, Forum Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional, rapat antar kementerian dan lembaga baik dalam rangka koordinasi maupun harmonisasi peraturan dan lain sebagainya," ungkap Ida.
"Yang terjadi di masyarakat beberapa waktu ini terutama terkait kebijakan baru program jaminan sosial yang kita miliki yaitu program JHT, saya sangat memahami dan mendengar dengan seksama atas semua respon dari berbagai pihak terutama teman-teman pekerja dan buruh , maupun Serikat Pekerja, Serikat buruh," ujar Menaker Ida dalam keterangannya di Jakarta, Senin (14/2/2022).
Baca Juga: Airlangga Sebut JKP Lebih Efektif dari JHT, Pekerja Dapat Rp10,5 Juta Dibanding Rp7,19 Juta
Dia pun menjelaskan, tentang Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 ini ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2002 yang lalu dan diundangkan pada tanggal 4 Februari 2022 setelah melalui proses dan waktu yang cukup panjang dalam pembahasannya.
"Permenaker ini dikeluarkan tentunya setelah mempertimbangkan hasil kajian dan hasil diskusi maupun konsultasi dengan berbagai pihak antara lain Dewan Jaminan Sosial Nasional, Forum Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional, rapat antar kementerian dan lembaga baik dalam rangka koordinasi maupun harmonisasi peraturan dan lain sebagainya," ungkap Ida.
Lihat Juga :
